Unjuk rasa menolak monopoli kekuasaan presiden di Tunisia/Net
Setengah tahun berlalu sejak Presiden Tunisia Kais Saied memecat perdana menteri dan membekukan parlemen pada 25 Juli lalu. Namun aksi protes juga masih terus berlanjut, menolak monopoli kekuasaan oleh sang presiden.
Pekan lalu, Jumat (14/1), ratusan warga Tunisia berunjuk rasa di ibukota untuk memperingati 11 tahun pemberontakan yang menggulingkan Presiden Zine Al Abidine Ben Ali.
Unjuk rasa dilakukan meski ada larangan pertemuan publik untuk mencegah penularan Covid-19. Larangan tersebut hanya dua hari diberlakukan sebelum aksi demonstrasi.
Aksi diinisiasi oleh partai-partai politik besar dan sejumlah tokoh nasional yang menolak langkah Saied, seperti dikutip
Al Jazeera.
Terlepas dari kehadiran polisi yang berat, partai-partai politik utama negara, organisasi masyarakat sipil, anggota parlemen, pengacara, dan aktivis berdemonstrasi.
Di Mohamed V Avenue, partisan partai Islam moderat Ennahdha berkumpul bersama anggota Citizens melawan kampanye kudeta.
Gerakan Ennahdha memegang kursi terbanyak di parlemen yang sekarang dibekukan. Mereka memimpin partai-partai oposisi yang memprotes penangguhan parlemen oleh Saied, perebutan kekuasaan pemerintahannya, dan rencana untuk mengamandemen konstitusi, yang mereka sebut kudeta.
"Elite politik sedang mencoba untuk menyatakan kehadirannya di ruang publik dalam tindakan perlawanan terhadap niat presiden untuk memonopoli proses politik," kata seorang analis politik Tunisia, Tarek Kahlaoui.
Inisiatif Warga Menentang Kudeta, yang mencakup anggota dan pendukung partai Ennahdha serta politisi dan pembela hak asasi manusia, telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan protes dari 17 Desember hingga 14 Januari untuk menuntut diakhirinya tindakan darurat dan kembalinya demokrasi.
Sementara itu, Saied telah berulang kali berjanji untuk menyelenggarakan dialog nasional selama beberapa bulan terakhir. Tetapi realitanya janji tersebut belum diwujudkan.
