Berita

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Ke Kemhan, Lieus Sungkharisma Ingin Tanya Langsung Sikap Prabowo Soal Presidential Threshold 0 Persen

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 13:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aktivis tionghoa yang juga Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma akan menemui Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/1).

Pertemuan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pukul 15.00 WIB itu akan membahas sejumlah isu yang berkembang akhir-akhir ini di dalam negeri.

Disebutkan Lieus, sejumlah isu penting itu antara lain menyangkut presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen yang sekarang kembali digugat oleh sejumlah kalangan, termasuk anggota DPD RI ke Mahkamah Konstitusi.


“Saya ingin mendengar langsung apa sikap Pak Prabowo terkait soal ini,” kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/1).

Selain itu, Lieus juga mengaku ingin meminta saran dan masukan dari Menhan mengenai nasib puluhan nasabah asuransi Jiwasraya yang hingga kini hak-haknya belum dibayarkan.

“Para nasabah itu sudah mengadu ke mana-mana, termasuk kepada Ketua DPD RI. Tapi nasibnya masih belum jelas. Kasihan mereka,” ujar Lieus.

Yang tak kalah pentingnya, tambah Lieus, dia juga akan mempertanyakan sikap Prabowo soal mafia tanah dan seringnya alat negara, yakni TNI dan Polri digunakan oleh pengusaha untuk mengintimidasi rakyat dalam hal sengketa kepemilikan lahan.

“Saya tahu, tak semua masalah di negeri ini urusan Kemenhan. Saya paham apa tupoksi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Tapi sebagai sesama anak bangsa, saya berharap pak Prabowo ikut memperhatikan masalah-masalah ini,” tegasnya.

Disebutkan Lieus, kesempatan pertemuan dengan Menhan ini akan dia gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan informasi tentang masalah yang kini sedang dihadapi rakyat.

“Saya berharap Prabowo tidak dibiarkan hanya mengurusi soal kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia saja. Beliau adalah salah seorang pemimpin bangsa. Maka beliau harus diberitahu apa yang sebenarnya berkembang dan terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyat,” jelas Lieus.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya