Diplomat: Negara-negara Barat Begitu Sinis Memandang Pengerahan Pasukan CSTO ke Kazakhstan

Pengerahan Pasukan Penjaga Perdamaian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) ke Kazakhstan masih terus dipermasalahan oleh negara-negara Barat.

Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matvienko, mengatakan sikap negara-negara Barat itu mencerminkan sikap yang sinis dan campur tangan, karena sejauh ini CSTO telah membuktikan kapasitas dan relevansinya.
"Anda tahu? Jelas ini sikap yang sinis. NATO di mana, AS di mana, Kazakhstan di mana...? Kami memiliki perbatasan terpanjang dengan Kazakhstan. Jika (mereka- CSTO) tidak menangani situasi ini, itu akan menjadi ancaman, bukan?"  kata Matvienko dalam sebuah wawancara televisi, Minggu (16/1), seperti dikutip dari Sputnik.

Ia mengungkapkan, negara-negara Barat memiliki skeptisisme terhadap CSTO, padahal CSTO telah menunjukkan kapasitas dan relevansinya sejak pembentukan organisasi itu.

Ia mengungkapkan, negara-negara Barat memiliki skeptisisme terhadap CSTO, padahal CSTO telah menunjukkan kapasitas dan relevansinya sejak pembentukan organisasi itu.

"CSTO menunjukkan bahwa itu adalah organisasi yang serius, dan Barat harus menghadapi kenyataan bahwa dalam kasus revolusi warna di negara bagian lain, CSTO akan selalu membela diri," katanya.

Aksi protes meletus di Almaty, Kazakhstan, pada 2 Januari, yang disusul oleh kota-kota lain. Aksi meningkat menjadi kerusuhan berdarah yang mendorong Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan status darurat dan meminta bantuan CSTO.  

Pengerahan pasukan ini menyita perhatian sekaligus dipertanyakan oleh negara-negara Barat.

"Kami memantau dengan cermat laporan bahwa Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif telah mengirim pasukan penjaga perdamaian kolektifnya ke Kazakhstan. Kami memiliki pertanyaan tentang sifat permintaan ini dan apakah itu undangan yang sah atau tidak," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada konferensi pers, dikutip dari Reuters.

Pada Kamis (13/1) misi CSTO selesai, dan pada Jumat (14/1) pasukan mulai meninggalkan Kazakhstan.