Tokoh bangsa Rizal Ramli/Repro
Hanya ada dua cara untuk memperbaiki situasi nasional yang terjadi dewasa ini. Pertama, harus mengubah sistem kepemiluan agar tidak terjadi lagi kejahatan. Kedua, rombak total.
Begitu disampaikan tokoh bangsa Rizal Ramli saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 48 Tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), Sabtu (15/1).
"Kalau kita tunggu 2024 tanpa perubahan-perubahan sistem itu hanya
recycling dari kejahatan pemilu-pemilu sebelumnya. Mau tidak mau, ada dua hanya dua opsi," ujar pemilik akronim RR ini.
"Satu, kita perbaiki dulu agar tidak ada
recycling kejahatan Pemilu. Atau yaudah enggak ada pilihan kita selesaikan barang ini secepatnya," sambungnya.
Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini menguraikan, salah satu cara untuk memperbaiki sistem kepemiluan yang akan berdampak bagi demokrasi di Indonesia yakni dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold (PT) yang tadinya berlaku 20 persen.
"Bagaimana memperbaikinya? Satu, tentu
threshold nol persen. Karena inilah sumber daripada basis demokrasi. 22 dari 34 gubernur masuk penjara. 120-an bupati/walikota masuk penjara. Itu kan bukan oknum. Itu sistem," tuturnya.
Sebab menurut RR, dengan tingginya biaya politik akibat 20 persen PT ini, terbukti bupati mesti menyewa partai karena harus koalisi untuk mencapai
threshold.
"Sewanya 3 partai buat 20 persen (
threshold) Rp 60 miliar. Mau jadi gubernur sewanya Rp 100-300 miliar. Mau jadi presiden, saya pernah ditawarin kok Rp 1 triliun, 3 partai Rp 900 miliar," ungkapnya.
"Kebanyakan calon-calon ini kan gak punya uang, kecuali dia koruptor sehingga dia perlu bandar dan cukong," demikian RR.
