Berita

Pentolan Aktivis Malari, Hariman Siregar/Repro

Politik

Demokrasi Dibajak, Hariman Siregar: Pemilik Modal yang Tadinya Main di Belakang, Sekarang Duduk di Pemerintahan

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 14:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demokrasi di Indonesia dewasa ini mengalami degradasi hingga berjalan terseok-seok. Ini akibat adanya kekuatan modal yang bercokol menguasai seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Keberadaan pemodal, merupakan penyakit lama bangsa Indonesia yang tak kunjung usai, sejak tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 silam.

Demikian disampaikan pentolan aktivis Malari, Hariman Siregar saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 48 Tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), Sabtu (15/1).


"Saking jengkelnya begini kok akhirnya demokrasi itu paling sampai dua periode, setelah itu mulai kembali penyakit lama kita, yang berkuasa itu mulai ya berkuasa gitu, mulai tekan-tekan gitu," kata Hariman.

"Sebenarnya saya sudah melihat ini, aduh, kita udah dibajak sebenarnya dengan uang, makin ke sini makin kuat sekali modal itu. Sehingga tadinya pemilik modal yang tadinya masih di belakang-belakang nyogok sekarang udah duduk di pemerintah," sambungnya.

Hariman sangat tidak menyangka kerusakan demokrasi di Tanah Air ini semakin menguat. Bahkan menurutnya, kerusakan demokrasi terjadi sangat signifikan.

"Jadi, mereka-mereka yang duduk di pemerintahan itu bukan lagi mikir bagaimana sejahterakan rakyat, membuat rakyatnya itu jadi bebas dari ketakutan, bebas dari kelaparan, kemiskinan, semua Atas Nama Rakyat mereka itu justru tikung menikung untuk keuntungan mereka gitu," ungkapnya.

Dia menambahkan, sejak zaman orde lama Soekarno hingga orde baru Soeharto kekayaan didominasi oleh tiga kelompok antara lain kontrak pemerintah, mereka yang dapat lisensi tambang dan hutan, lalu kredit.

"Itu kan selesai dengan reformasi (1998)," katanya.

Namun, masih kata Hariman, yang terakhir-terakhir ini ia melihat justru makin hari mereka yang duduk di pemerintahan bukan lagi orang-orang yang seharusnya duduk di pemerintahan.

"Udah langsung pedagangnya, mereka memang betul-betul mengembalikan misalnya lisensi kredit dan segala macam itu hukum semua mereka atur itu," keluhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional antara lain Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, aktivis seniornya Bursah Zanubi, sejumlah purnawirawan TNI dan aktivis senior seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, mahasiswa dan peserta yang lainnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya