Berita

Pentolan Aktivis Malari, Hariman Siregar/Repro

Politik

Demokrasi Dibajak, Hariman Siregar: Pemilik Modal yang Tadinya Main di Belakang, Sekarang Duduk di Pemerintahan

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 14:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demokrasi di Indonesia dewasa ini mengalami degradasi hingga berjalan terseok-seok. Ini akibat adanya kekuatan modal yang bercokol menguasai seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Keberadaan pemodal, merupakan penyakit lama bangsa Indonesia yang tak kunjung usai, sejak tragedi Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 silam.

Demikian disampaikan pentolan aktivis Malari, Hariman Siregar saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 48 Tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), Sabtu (15/1).


"Saking jengkelnya begini kok akhirnya demokrasi itu paling sampai dua periode, setelah itu mulai kembali penyakit lama kita, yang berkuasa itu mulai ya berkuasa gitu, mulai tekan-tekan gitu," kata Hariman.

"Sebenarnya saya sudah melihat ini, aduh, kita udah dibajak sebenarnya dengan uang, makin ke sini makin kuat sekali modal itu. Sehingga tadinya pemilik modal yang tadinya masih di belakang-belakang nyogok sekarang udah duduk di pemerintah," sambungnya.

Hariman sangat tidak menyangka kerusakan demokrasi di Tanah Air ini semakin menguat. Bahkan menurutnya, kerusakan demokrasi terjadi sangat signifikan.

"Jadi, mereka-mereka yang duduk di pemerintahan itu bukan lagi mikir bagaimana sejahterakan rakyat, membuat rakyatnya itu jadi bebas dari ketakutan, bebas dari kelaparan, kemiskinan, semua Atas Nama Rakyat mereka itu justru tikung menikung untuk keuntungan mereka gitu," ungkapnya.

Dia menambahkan, sejak zaman orde lama Soekarno hingga orde baru Soeharto kekayaan didominasi oleh tiga kelompok antara lain kontrak pemerintah, mereka yang dapat lisensi tambang dan hutan, lalu kredit.

"Itu kan selesai dengan reformasi (1998)," katanya.

Namun, masih kata Hariman, yang terakhir-terakhir ini ia melihat justru makin hari mereka yang duduk di pemerintahan bukan lagi orang-orang yang seharusnya duduk di pemerintahan.

"Udah langsung pedagangnya, mereka memang betul-betul mengembalikan misalnya lisensi kredit dan segala macam itu hukum semua mereka atur itu," keluhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional antara lain Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, aktivis seniornya Bursah Zanubi, sejumlah purnawirawan TNI dan aktivis senior seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, mahasiswa dan peserta yang lainnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya