Perdana Menteri Kamboja Hun Sen/Net
Pemerintah Malaysia mengkritik langkah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing.
Pekan lalu, Hun Sen mengunjungi Myanmar, seiring dengan keketuaan ASEAN pada tahun ini. Itu merupakan kunjungan seorang pemimpin asing pertama ke Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari tahun lalu.
Langkah tersebut menuai kritik karena dianggap akan melegitimasi junta.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan tindakan Hun Sen merupakan sepihak, dan seharusnya dikonsultasikan lebih dulu dengan ASEAN.
"Kami berharap dia setidaknya bisa berkonsultasi, jika tidak semua, dengan beberapa pemimpin saudaranya tentang apa yang harus dia katakan," ujar Saifuddin kepada wartawan pada Kamis malam (13/1).
Saifuddin mengatakan, kunjungan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, bahkan meski Min Aung Hlaing berjanji untuk memperpanjang gencatan senjata dengan kelompok etnis.
"Bukannya kami mencoba mengajarinya (Hun Sen), tetapi biasanya para ketua ASEAN berkonsultasi dengan yang lain kapan saja (mereka) ingin melakukan sesuatu yang dianggap penting," jelasnya.
Setelah kunjungan Hun Sen, banyak pihak yang menyebut Kamboja kemungkinan akan mengundang junta Myanmar dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada bulan ini.
Namun Saifuddin menekankan, Malaysia menolak kehadiran junta di ASEAN hingga adanya kemajuan dalam lima poin konsensus yang disepakati pada tahun lalu.
"Kami mempertahankan posisi kami bahwa bahwa sampai ada kemajuan yang jelas pada konsensus lima poin, perwakilan Myanmar di KTT ASEAN dan KTT terkait pada akhir tahun harus tetap non-politik," jelasnya.
Kekacauan di Myanmar terjadi sejak kudeta yang dilakukan oleh junta untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Aksi kudeta memicu protes besar-besaran yang ditanggapi kekerasan oleh aparat hingga menelan 1.470 orang.
