Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net
Pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi lebih tepat disebut sebagai nyinyiran ketimbang serangan balik pada pelapor kasus dugaan kolusi dan nepotisme dalam pengadaan alat PCR.
Begitu jawaban dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jodi Mahardi yang meminta dirinya untuk sebaiknya mengawasi pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan ketimbang PCR.
“Ini
mah bukan serang balik, melainkan ingin mengalihkan Kasus Skandal Bisnis PCR, dugaan KKN Luhut Pandjaitan,†jawabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (14/1).
Menurutnya, jika memang mau disebut sebagai sebuah serangan balik, maka Luhut harus turun tangan langsung. Caranya, Luhut harus melaporkan pelapor kasus PCR, yakni Iwan Sumule.
“Jadi bukannya suruh awasi anggaran Kemenhan,†sambungnya.
Iwan Sumule justru menilai apa yang disampaikan Jodi Mahardi justru bisa membuat ketidakharmonisan dalam kabinet Jokowi. Sebab baru di era Jokowi ada seorang jubir kementerian yang meminta pihak luar mengawasi kementerian lain.
Terlepas dari itu, ProDEM tetap berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan mereka soal dugaan kolusi dan nepotisme Luhut Pandjaitan dalam bisnis PCR. Di mana ada perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Luhut, yang di satu sisi menjadi pengendali sebaran Covid-19.
“Kami berharap dugaan kasus KKN pejabat negara, skandal bisnis PCR Luhut tidak teralihkan dan dilupakan,†tegasnya.
"Apalagi, penjelasan Jubir Luhut juga tidak menepis keterlibatan Luhut dalam skandal bisnis PCR. Dan soal mendapat untung pun sudah diakui dalam penjelasan Jubir Luhut sejak awal,†tutup Iwan Sumule.
