Berita

Ilustrasi Batbara/Net

Politik

Demokrat Minta Menteri ESDM Jangan Bohong soal Perusahaan Batubara yang Tak Mengisi DMO

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 01:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri ESDM Arifin Tasrif dicecar oleh Komisi VII DPR RI soal pasokan batubara yang menipis untuk dalam negeri.

Arifin diminta tidak berbohong mengenai data perusahan raksasa yang bermain di sektor tambang batubara dengan tidak mengisi DMO untuk pasokan dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menegaskan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk tidak membohongi publik dengan adanya fakta banyaknya perusahaan tambang batubara besar yang tidak mengisi kewajiban DMO.


"Jadi buka faktanya sesuai data. Sebenarnya yang enggak mengisi DMO ini perusahaan raksaksa semua, saya pegang datanya,” ucap Nasir dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/1).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini meminta pimpinan Komisi VII DPR juga memanggil seluruh perusahaan batubara raksasa ke DPR. Nasir ingin DPR menanyakan ihwal kewajiban mereka mengisi pasokan batubara untuk kebutuhan energi di Indonesia.

“Kita hadirkan di sini, dia (perusahaan) jangan pentingkan bisnisnya. Izin kita yang berikan seluas-luasnya, tapi kewajibannya juga harus diberikan kepada negara ini,” katanya.

Dia mengungkapkan ada beberapa perusahaan besar yang mampu mengeruk 10 juta barel batubara namun tidak satu pun disetorkan DMO-nya kepada negara.

“Jangan ditutup-tutup Pak Menteri. Saya minta semua data ini diserahkan ke Komisi VII. Saya sudah minta duluan data ini, jadi saya minta Pak Menteri jangan melakukan kebohongan publik,” tegasnya.

Nasir melihat perusahaan tambang batubara yang kecil ditekan oleh pemerintah untuk menyetorkan batubaranya untuk dalam negeri. Sementara perusahaan besar banyak yang tidak menyetorkan DMO-nya untuk negara.

"Makanya disetop, Pak Jokowi saya udah bilang 'ini sudah benar'. Pada teriak semua. Vesselnya ngambang semua di sungai itu, karena sudah pada penuh. Nah, ujug-ujug dibuka lagi tanpa kompromi sama Komisi VII. Saya tidak tahu ada apa dengan Pak Menteri,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya