Menteri ESDM Arifin Tasrif dicecar oleh Komisi VII DPR RI soal pasokan batubara yang menipis untuk dalam negeri.
Arifin diminta tidak berbohong mengenai data perusahan raksasa yang bermain di sektor tambang batubara dengan tidak mengisi DMO untuk pasokan dalam negeri.
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menegaskan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk tidak membohongi publik dengan adanya fakta banyaknya perusahaan tambang batubara besar yang tidak mengisi kewajiban DMO.
"Jadi buka faktanya sesuai data. Sebenarnya yang enggak mengisi DMO ini perusahaan raksaksa semua, saya pegang datanya,†ucap Nasir dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/1).
Legislator dari Fraksi Demokrat ini meminta pimpinan Komisi VII DPR juga memanggil seluruh perusahaan batubara raksasa ke DPR. Nasir ingin DPR menanyakan ihwal kewajiban mereka mengisi pasokan batubara untuk kebutuhan energi di Indonesia.
“Kita hadirkan di sini, dia (perusahaan) jangan pentingkan bisnisnya. Izin kita yang berikan seluas-luasnya, tapi kewajibannya juga harus diberikan kepada negara ini,†katanya.
Dia mengungkapkan ada beberapa perusahaan besar yang mampu mengeruk 10 juta barel batubara namun tidak satu pun disetorkan DMO-nya kepada negara.
“Jangan ditutup-tutup Pak Menteri. Saya minta semua data ini diserahkan ke Komisi VII. Saya sudah minta duluan data ini, jadi saya minta Pak Menteri jangan melakukan kebohongan publik,†tegasnya.
Nasir melihat perusahaan tambang batubara yang kecil ditekan oleh pemerintah untuk menyetorkan batubaranya untuk dalam negeri. Sementara perusahaan besar banyak yang tidak menyetorkan DMO-nya untuk negara.
"Makanya disetop, Pak Jokowi saya udah bilang 'ini sudah benar'. Pada teriak semua. Vesselnya ngambang semua di sungai itu, karena sudah pada penuh. Nah, ujug-ujug dibuka lagi tanpa kompromi sama Komisi VII. Saya tidak tahu ada apa dengan Pak Menteri,†tutupnya.
