Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman/Net
Fraksi Partai Demokrat mengamini pandangan publik bahwa fungsi parlemen belakangan ini hanya jadi tukang stempel atas kebijakan pemerintah.
Pasalnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman, setiap kebijakan pemerintah yang diundangkan acapkali disetujui tanpa dikritisi.
"Saya setuju memang ada kesan DPR sekarang ini ada
rubber stamp, pemberi stampel kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi, DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritis untuk menyampaikan kebijakan alternatif yang disampaikan oleh pemerintah," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo seharusnya menghargai kerja-kerja dan fungsi parlemen sebagai lembaga yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan. Meskipun, Jokowi kini didukung oleh banyak parpol di dalam koalisinya.
"Walaupun beliau didukung oleh 8 parpol, tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menyampaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya benar-benar dengan baik," tutur Benny.
Pada sisi lainnya, Benny tetap tidak sepakat dengan adanya usulan pembubaran fraksi di DPR RI. Menurutnya, cukup dengan mengembalikan fungsi parlemen agar tidak jadi tukang stempel kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif.
"Bukan dihapuskan fraksinya. Memang kesan sekarang ini ya anggota DPR menjadi
rubber stamp, ya kan? Proses-proses pembahasan rancangan UU juga kadangkala mengabaikan prinsip transparansi prinsip akuntabilitas," demikian Benny.
