Energy Watch: Tekanan Filipina, Jepang dan Korsel, Bikin Pemerintah Galau Soal Ekspor Batubara

Tekanan sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Filipina soal larangan ekspor batubara, betul-betul membuat pemerintah Indonesia galau dan memutuskan meninjau ulang kebijakan itu.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan, tekanan negara lain itu menjadi keharusan dilakukan karena kebutuhan dalam negeri yang banyak diperoleh dari batubara Indonesia.

“Tekanan dari luar ini sangat luar biasa ya, dari Jepang dari Korea, dari Filipina minta kita untuk buka ekspor," kata Mamit kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/1).

Selain itu, kata Mamit, para pengusaha juga berkepentingan memberikan tekanan pada pemerintah untuk membuka ekspor batubara, karena akan berpengaruh pada pendapatan usaha ketika kran ekspor ditutup.

"Juga dari tekanan pengusaha, pastinya kan mereka minta cepat dibuka, pasti mereka berpikir margin mereka berkurang nih sekarang, enggak dibuka-buka, belum lagi ada denda dari yang punya kontrak dan kapal, makanya mereka minta dibuka juga,” terangnya.

Dia menambahkan, bahwa tekanan-tekanan tersebut membuat pemerintah Indonesia terkesan plin-plan dalam membuka ekspor batubara tersebut.
Sampai akhirnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan ekspor dibuka kembali tetapi dengan bertahap.

“Makanya, Luhut buka lah itu (ekspor batubara) tapi harus memenuhi kewajiban DMO terlebih dahulu,” pungkasnya.