Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menyambangi kediaman kader PDIP Temanggung/Repro

Politik

Bantuan Dikembalikan Kader, Relawan Duga Ada Oknum Partai Sengaja Tenggelamkan Ganjar

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 17:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengembalian bantuan dari Ganjar Pranowo oleh kader PDI Perjuangan, Fajar Nugroho dianggap sebagai upaya masif dan terstruktur menghalangi pemberian bantuan bagi rakyat.

Pemberian bantuan sebelumnya dilakukan Ganjar kepada kader PDIP Kabupaten Temanggung yang tinggal di Kemantenansari, Temanggung, Senin (10/1). Bantuan berupa sembako, mainan dan ponsel sebelumnya diterima Fajar dan keluarga.

Ganjar juga berniat membantu renovasi rumah yang ditempati Fajar. Namun selang dua hari, atau pada Rabu (11/1), Fajar mendadak mengembalikan bantuan yang diberikan dengan alasan karena pencitraan.


Bagi relawan, alasan tersebut mengada-ada karena apa yang dilakukan Ganjar adalah instruksi Ketum PDIP untuk turun membantu rakyat tepat di HUT PDIP.

"Kami menduga adanya campur tangan dan intervensi yang dilakukan secara masif dan terstruktur oleh oknum partai yang tidak ingin nama Ganjar muncul," kata Direktur Analisa dan Strategi Sahabat Ganjar, Edi Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1).

Atas dasar itu, relawan Sahabat Ganjar mengeluarkan beberapa sikap. Pertama, menolak cara-cara berpolitik kotor dengan menjegal penyaluran bantuan untuk rakyat.

Kedua, mengutuk keras tindakan oknum partai yang ingin menjatuhkan nama seseorang dengan melakukan tindakan masif dan terstruktur dalam memotong penyaluran bantuan bagi rakyat kurang mampu.

Ketiga, mengimbau semua pihak melakukan kegiatan politik secara santun dan beradab dengan mengutamakan tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk rakyat sesuai dengan Pancasila.

Edi menghimbau agar semua pihak saling menghormati, dan tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya rakyat yang menjadi korbannya.

"Menghalangi rakyat menerima bantuan adalah tindakan keji dan sangat tidak sesuai dengan Pancasila!" tutup Edi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya