Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD/Net

Politik

Soal Menteri Minta Setoran Rp 40 M, Pengamat: Kalau Mahfud MD Diam, Layak Dipertimbangkan untuk Diganti!

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 16:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut ada menteri meminta anak buahnya untuk "mencarikan" uang setoran puluhan miliar dan masuk ke kantong Menteri, harus dibuktikan.

Jika Mahfud diam, maka ia harus mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

"Jika benar apa yang ia sampaikan, Presiden layak mempertimbangkan mengganti Mahfud MD dengan tokoh lain yang berani bertindak saat mengetahui ada tindakan kriminal di kementerian, tetapi bersikap diam," kata Dedi Kurnia.

Menurut Dedi, sulit menilai pernyataan Mahfud MD soal adanya informasi korupsi di kementerian itu, entah pada periode ini atau yang telah lalu. Sebab, ia hanya menyampaikan ke publik tanpa ada tindakan apapun, padahal ia berada di posisi strategis.

"Tetapi jika informasi yang ia utarakan itu tidak benar, Presiden tetap layak mempertimbangkan me-reshuffle Mahfud, karena sudah menciptakan kegaduhan, cenderung fitnah pada kementerian. Karena statemen itu memicu kepercayaan publik jika pemerintah dijalankan oleh tokoh-tokoh koruptif," tegasnya.

Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Mahfud MD bukan kali pertama bicara selayaknya komentator politik terkait kondisi pemerintahan, terutama soal Pungli dilingkaran elit pemerintah.

Sementara, ia sendiri seorang Menkopolhukam yang punya sejumlah tanggung jawab, di antaranya melakukan pembersihan dari tindakan itu.

"Semakin menguatkan jika Mahfud bukan teknokrat, ia hanya pengamat yang secara kebetulan dilantik sebagai menteri koordinator. Seharusnya, Presiden Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menkopolhukam," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnya menyebut ada menteri yang meminta anak buahnya untuk "mencarikan" uang setoran. Tapi, uang itu, masuk ke kantong pribadi sang menteri.

Diungkap Mahfud, ada seorang direktur jenderal (dirjen) dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal tersebut.

Kepada Mahfud, dirjen itu mengaku dirinya diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya.

Namun, Mahfud tidak mengungkap siapa sosok dirjen dan pimpinan itu. Namun, ia memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya.

"Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya, ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari satu kementerian," kata Mahfud dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Dia datang ke saya sebelum mundur, saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu. Mundur dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhentikan," sambungnya.

Mahfud menambahkan, kejadian itu banyak ia jumpai. Namun, dia tak mengungkap sosok yang ia maksud.

"Kan banyak yang sekarang untuk masuk...," tandas Mahfud.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

Putin: Jika Sanksi Terhadap Rusia Terus Berlanjut, Justru Eropa yang Bakal Menelan Resikonya

Jumat, 13 Mei 2022 | 06:32

Tak Ada Sambutan untuk Jokowi, AS Tak Percaya dengan Pemerintah Indonesia?

Kamis, 12 Mei 2022 | 10:23

UPDATE

Tiket Formula E Laris Manis, Bangku VIP Ludes Terjual

Kamis, 19 Mei 2022 | 22:14

KPK Limpahkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dkk ke Jaksa

Kamis, 19 Mei 2022 | 22:12

Demokrasi, Kekuasaan dan Partai Politik dalam Pemberantasan Korupsi

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:58

LSJ: Prabowo Subianto Raih Elektabilitas Tertinggi di Kalangan Pemilih Pemula

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:50

Andre Rosiade Puji Startegi Lalu Lintas Mudik di Tol Trans Sumatera

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:36

Wamen ATR/BPN Klaim Kawasan IKN Nusantara Tidak Ada Tumpang Tindih Hak Atas Tanah

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:32

Bakal Geruduk Kedubes, Perisai Minta Singapura Sampaikan Maaf Tolak UAS

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:28

Sosok Lin Che Wei dan Jaringannya Bukan Sembarangan, Bongkar Tuntas Mafia Sawit

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:07

Polisi Belum Kantongi Surat Pemberitahuan PA 212 Unjuk Rasa di Kedubes Singapura

Kamis, 19 Mei 2022 | 21:00

Kominfo Sediakan Pelatihan dan Beasiswa untuk Siapkan SDM Digital Unggul dan Berdaya Saing

Kamis, 19 Mei 2022 | 20:55

Selengkapnya