Kepada PM Hun Sen, PBB Minta ASEAN Ambil Langkah Inklusif Selesaikan Krisis Myanmar

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar secara inklusif, melibatkan semua pihak yang terkait.

Utusan khusus Sekjen PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Noeleen Heyzer mengatakan pihaknya telah mengadakan pembicaraan virtual dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Lewat pernyataannya pada Kamis (13/1), Heyzer mengatakan pembicaraan dikhususnya pada upaya mencari langkah kolaboratif dalam bantuan kemanusiaan dan mengimplementasikan lima poin konsensus ASEAN.

"Utusan khusus menganjurkan langkah-langkah membangun kepercayaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, selain organisasi etnis bersenjata," kata pernyataan yang dikutip Reuters.

Pekan lalu, Hun Sen melakukan kunjungan ke Myanmar dan bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Sejumlah pihak, terutama kelompok HAM khawatir langkah tersebut mengartikan legitimasi kudeta militer yang dilakukan junta pada 1 Februari tahun lalu.

Krisis di Myanmar terjadi sejak junta mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Warga yang menolak kudeta melakukan aksi protes di seluruh negeri.

Setidaknya 1.400 warga sipil telah tewas, dan ribuan lainnya ditahan selama aksi protes.

Konflik tersebut telah menyebabkan perselisihan di dalam ASEAN tentang bagaimana menangani Myanmar.