Berita

Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Hashim Safi Al Din/Net

Dunia

Hizbullah: Arab Saudi Harus Hentikan Intimidasi dan Merugikan Lebanon

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 15:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon mengecam Arab Saudi karena dinilai telah ikut campur dalam urusan internal negara-negara Arab.

Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Hashim Safi Al Din pada Rabu (12/1) mendesak Arab Saudi untuk menghentikan intimidasi terhadap negara-negara di kawasan tersebut.

"Bagi mereka yang tertarik dengan hubungan antara Lebanon dan Arab Saudi, kami mengumumkan bahwa kami ingin Arab Saudi menghentikan kebijakan penindasan," ujarnya, seperti dikutip Al Abna.


Al Din mengatakan, Riyadh secara terang-terangan telah ikut campur terhadap urusan dalam negeri Lebanon. Untuk itu, ia meminta kerajaan untuk tidak menghasut satu sama lain.

"Arab Saudi diminta untuk berhenti merugikan negara kita," tambahnya.

Saat ini, hubungan antara Lebanon dan Arab Saudi tengah memanas. Pada Oktober, Arab Saudi mengusir dutabesar Lebanon dan melarang impor ke negara tersebut.

Langkah tersebut diambil setelah Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi menyerukan diakhirinya agresi Arab Saudi di Yaman. Tetapi pada bulan lalu, Kordahi mengajukan pengunduran diri untuk meredakan ketegangan dengan Arab Saudi. Meski begitu, ketegangan masih berlanjut.

Lebih lanjut, Al Din juga menekankan, penunjukkan Hizbullah sebagai kelompok teroris merupakan sebuah agresi.

Hizbullah didirikan setelah invasi dan pendudukan Israel tahun 1982 di Lebanon selatan. Gerakan tersebut mengusir pasukan Israel dari Lebanon pada Mei 2000.

Sejak itu, kelompok tersebut telah berkembang menjadi kekuatan militer yang kuat, yang berulang kali menyerang militer Israel, termasuk selama perang 33 hari pada Juli 2006.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya