Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Elite Demokrat Belum Pasti Beri Bantuan Hukum

Partai Demokrat masih belum memastikan akan memberi bantuan hukum terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

"Tentunya bantuan hukum itu kita lihat nanti, apakah dia minta bantuan hukum ke kita atau tidak," kata Syarief Hasan.

Namun begitu, orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta KPK untuk mengedepankan transparansi dan profesionalitas terkait operasi tangkap tangan (OTT).

"Mendorong supaya KPK itu betul-betul menindaklanjuti secara transparan secara profesional," kata Syarief Hasan.

"Kalau memang benar Partai Demokrat mengapresiasi kalau sudah dilakukan demikian," imbuhnya menegaskan.

KPK melakukan OTT di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan Jakarta pada Rabu (12/1). Dalam operasi senyap kali ini, KPK mengamankan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan 10 orang lainnya.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/1).