Pengusaha Ingin Pilpres Diundur, Pengamat: Bahlil Memanfaatkan atau Dimanfaatkan Oligarki?

Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadila, yang mengklaim dunia bisnis menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur masih menjadi polemik. Apakah memang itu murni keinginan pengusaha, atau dikondisikan sendiri oleh Bahlil.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, suara pebisnis akan kerap digunakan sebagai pembenaran adanya arus bawah yang menginginkan Jokowi, sebagai sosok yang dianggap mampu memulihkan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19, memperpanjang masa jabatannya.

Untuk itu, Bahlil Lahadila seolah-olah menjadi penyambung lidah para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya.

"Di sini belum jelas apakah Bahlil memanfaatkan atau dimanfaatkan para pebisnis menjadi corong menyampaikan aspirasi politiknya," kata Jamiluddin dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Kamis (13/1).  

Jika Bahlil memanfaatkan para pebisnis, menurut Jamiluddin, berarti inisiatif penambahan masa jabatan presiden datang dari dirinya. Para pebisnis dikondisikan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepadanya kemudian meneruskan kepada Jokowi dan legislatif, baik secara langsung atau melalui media massa.

Sebaliknya, bisa saja Bahlil Lahadila dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.

"Di sini Bahlil rela dimanfaatkan menjadi jurubicara para pebisnis meskipun hal itu bukan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999.

Padahal, lanjutnya, Bahlil tahu hal itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia. Namun ia tetap menyuarakan hal itu agar apa yang disampaikannya dapat menjadi pendapat umum.

"Berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi, di mana para oligarki sangat berperan," tuturnya.

"Para oligarki lihai membentuk pendapat umum palsu untuk menggolkan keinginannya. Pendapat umum palsu itu kemudian dijadikan tameng untuk mendesak mengubah peraturan yang menghalangi keinginan mereka," demikian Jamiluddin.