Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Usul Fraksi Dihapus, Fahri Hamzah: DPR Telah Dikendalikan Orang-orang di Balik Layar

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 09:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fungsi fraksi di DPR RI dinilai perlu dihapus karena belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, fraksi menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elite politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen.

"Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Kita melihat agak mencemaskan, bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya," kata Fahri lewat keterangan tertulisnya, Kamis (13/1).

Fahri mengenang ketika bertugas menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019. Saat itu, ia diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya. Namun ia memutuskan untuk melawan hingga berujung pemecatan.

"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan," tegasnya.

Dalam sistem demokrasi, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan.

Fahri menilai hal ini karena adanya kekeliruan paradigma yang memandang peran partai politk dalam fraksi.

"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau kita harus memurnikan demokrasi tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita," tegasnya.

Terkait keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen. Akibatnya, hubungan antara eksekutif dengan legislatif menjadi tidak sehat dan bisa menginvasi yudikatif.

"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu ya partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik,” ucapnya.

"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itulah reformasi politik perlu dilakukan,” demikian Fahri.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya