Berita

Laut China Selatan/Net

Dunia

AS: China Tak Memiliki Dasar Apa Pun atas Klaim di Laut China Selatan

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 09:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) kembali menekankan bahwa klaim Beijing di Laut China Selatan telah menolak basis geografis maupun sejarah.

Hal itu berdasarkan laporan penelitian setebal 47 halaman yang dilakukan oleh Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (12/1).

Laporan itu menyebut China tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional untuk klaim yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, dan negara Asia Tenggara lainnya.


"Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah bahwa RRC secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut China Selatan," kata laporan tersebut, seperti dikutip AFP.

Departemen mengatakan, klaim tersebut sangat merusak supremasi hukum di lautan dan banyak ketentuan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Dokumen tersebut juga mempersoalkan lebih dari 100 fitur yang diklaim China di Laut China Selatan.

"Mereka terendam air saat air pasang dan oleh karena itu di luar batas yang sah dari laut teritorial negara bagian mana pun," kata departemen.

Dalam sebuah pernyataan menyerukan kembali kepada Beijing untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hukum di Laut China Selatan.

Laporan tersebut merupakan pembaruan dari studi pada 2014 yang membantah klaim sembilan garis putus-putus yang dibuat China di Laut China Selatan.

Pada 2016, pengadilan internasional memihak Filipina dalam pengaduannya atas klaim China. Beijing menolaknya dengan mengatakan China memiliki hak sejarah atas wilayah tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya