Rusia dan China telah memblokir upaya Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Mali.
Pada Minggu (9/1), para pemimpin ECOWAS memutuskan untuk menangguhkan sebagian besar perdagangan dan bantuan keuangan ke Mali, menutup perbatasan darat dan udara mereka, serta menyiagakan pasukan.
Langkah itu dilakukan setelah pada bulan lalu, pemerintahan sementara Mali mengusulkan untuk tetap berkuasa hingga lima tahun sebelum mengadakan pemilu. Padahal mereka berjanji untuk mengadakan pemilu pada 27 Februari tahun ini.
Upaya ECOWAS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Mali kemudian didukung oleh Prancis, yang menjadi bekas kekuatan kolonial di negara Afrika Barat tersebut.
"Kami berada dalam solidaritas penuh dengan kawasan ini, dan dengan sikap yang sangat berani dan jelas dari ECOWAS," ujar Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Selasa (11/1).
Amerika Serikat (AS) juga menyatakan posisi serupa, mendukung blok 15 negara tersebut untuk mendesak rezim Mali menghormati janjinya.
Namun sebuah pernyataan dewan yang dirancang oleh Prancis gagal disetujui dalam konsultasi tertutup pada Selasa, seperti dikutip
Al Jazeera.
Duta Besar Kenya untuk PBB Martin Kimani mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.
Sementara itu, Duta Besar China Dai Bing mencatat Mali berada di tengah masa transisi kritis dan pasukan luar harus menahan diri untuk tidak memberikan tekanan berlebih pada negara Afrika Barat itu.
Alih-alih, Dai mendorong agar ECOWAS dan Mali memperkuat dialog dan menyelesaikan masalah regional mereka.
“Kami memahami dan menyadari kesulitan yang dihadapi oleh otoritas Mali dalam mempersiapkan pemilihan umum. Kami setuju bahwa tidak adanya pemulihan kontrol pemerintah di banyak bagian, wilayah negara, akan sulit untuk melihat pemungutan suara sebagai sah," kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia.
