Pengamat: Kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar Hanya Menguntungkan Junta

Alih-alih menyelesaikan krisis, kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar dinilai tidak akan banyak membantu rakyat di sana.

Pekan lalu, Hun Sen melakukan kunjungan ke Myanmar selama dua hari yang berakhir pada Sabtu (8/1). Itu merupakan kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan asing ke Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Kudeta memicu aksi protes besar-besaran yang diwarnai kekerasan. Hampir 1.460 warga sipil tewas dan lebih dari 8.500 lainnya ditangkap selama kerusuhan.

Kunjungan Hun Sen dilakukan ketika Kamboja mengambil keketuaan ASEAN untuk tahun ini. Selama kunjungannya, Hun Sen bertemu dengan pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing.

Setelah kunjungan tersebut, pada Senin (10/1), jurubicara junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pihaknya mengumumkan gencatan senjata selama setahun dengan kelompok etnis bersenjata untuk memenuhi lima poin konsensus ASEAN.

Meski begitu, analis politik Sai Kyi Zin Soe menilai, kunjungan Hun Sen ke Myanmar hanya menguntungkan pihak junta. Dengan jabatannya sebagai Ketua ASEAN, Kamboja bisa memberikan junta kesempatan untuk bergabung kembali dengan ASEAN.

“Di sisi lain, rakyat kita tidak mendapat kesempatan untuk didengar suaranya pada saat mereka bersaing dengan militer secara politik. Kunjungan ini sama sekali tidak akan menguntungkan rakyat Myanmar, apalagi hanya melibatkan junta dan bukan pihak atau organisasi lain yang mewakili rakyat," ujarnya, seperti dikutip Radio Free Asia.

Analis politik lainnya, Kyaw Zaw Han mengatakan, Kamboja kemungkinan akan mengundang Myanmar ke pertemuan ASEAN.

“Apa yang mungkin diperoleh militer (sebagai imbalannya) adalah bahwa Kamboja dapat memberikan (junta) suara di ASEAN. Kemungkinan (junta) bisa hadir (di pertemuan mendatang), terutama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan bulan depan," pungkasnya.