Putra komandan legendaris pemimpin kelompok perlawanan, Ahmad Shah Massoud/Net
Pembicaraan yang berlangsung di Teheranan antara delegasi pemerintahan Taliban, atau disebut juga Imarah Islam Afghanistan, dengan sejumlah pejabat tinggi Iran serta tokoh perlawanan Afghanistan pada akhir pekan kemarin berlangsung positif.
Begitu kata seorang anggota tim perunding dengan menteri luar negeri Taliban. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan itu dilakukan di atas prinsip-prinsip dan isu-isu kunci serta bukan untuk mengambil alih kekuasaan.
"Pemerintah inklusif, hak-hak perempuan, kebebasan berekspresi dan hak kewarganegaraan telah menjadi poin utama dari negosiasi ini," jelas anggota tim perunding itu.
Sementara itu, pejabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Mottaqi yang memimpin delegasi Taliban mengatakan bahwa mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan mantan menteri kabinet Afghanistan Ismail Khan serta putra komandan legendaris pemimpin kelompok perlawanan, Ahmad Shah Massoud.
Tanpa menyebutkan topik pertemuan, ia menyebut bahwa dua pemimpin kelompok perlawanan itu, bersama dengan warga Afghanistan dan pengungsi lainnya akan bisa segera kembali pulang ke tanah air.
Menurut keterangan Hessamuddin Shams yang juga merupakan mantan gubernur Badghis, mereka memutuskan untuk merundingkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan yang komprehensif dan mencegah perang dan kehancuran lebih lanjut.
Shams membenarkan bahwa pembicaraan mereka dengan penjabat Menteri Luar Negeri Taliban diprakarsai oleh Iran.
"Kami mengadakan dua pertemuan resmi dengan Mottaqi di Teheran. Dalam kedua pertemuan itu, masalahnya adalah untuk memberikan saran dan agenda kepada Mottaqi. Dia harus menerima saran dan agenda kami dan mendiskusikannya dengan pimpinan Taliban," jelasnya.
"Setelah kajian, kami menunggu jawaban apakah negosiasi akan dilakukan atau tidak. Sejauh ini kami tahu ada fleksibilitas. Ada rasa tanggung jawab atas masalah Afghanistan," sambung Shams.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan itu positif.
"Poin terpenting adalah apakah Taliban siap untuk pemerintahan yang inklusif atau tidak. Hak-hak perempuan yang menjadi perhatian semua orang, kebebasan berekspresi, hak kewarganegaraan atau tidak," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Ismail Khan bertanggung jawab atas proses tersebut dan telah berkonsultasi dengan Ahmad Massoud dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di dalam dan di luar negeri.
