Berita

Video klip KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dalam lagu berjudul "Ayo Ngopi"/Net

Politik

Video “Ayo Ngopi” Jenderal Dudung Viral, Partai Ummat: Apa Urgensinya dengan Tugas Pertahanan Kedaulatan Negara?

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 07:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Viralnya video clip KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dalam lagu berjudul "Ayo Ngopi" di media sosial menjadi perbincangan hangat publik.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Ummat, Juju Purwantoro menilai bahwa sebetulnya tidak ada masalah dari video tersebut.

Hanya saja, patut disayangkan mengingat jabatan Jenderal Dudung Abdurachman yang sekarang adalah pucuk tertinggi di matra Angkatan Darat. Sementara di satu sisi, masih ada hal yang lebih urgent yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara ketimbang merilis video tersebut.


"Tidak ada salahnya memang orang bernyanyi dan bergembira ria sambil ngopi. Lalu apa relevansinya dan urgensinya  nyanyi-nyanyi (di ruang publik) dengan tugas pertahanan kedaulatan negara?" kata Djudju kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).

Padahal, kata Djudju, pertahanan negara masih lebih prioritas di tengah massifnya rongrongan dan serangan senjata OPM hingga kini masih saja ada anggota TNI yang gugur.

"Tampak kontroversi lagi apa yang dilakuan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurahman? Yang sejatinya sebagai tentara rakyat, tugas utamanya menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Di salah satu tayangan YouTube malah bernyanyi-nyanyi," sesalnya.

Menurut Djudju, adanya video "Ayo Ngopi" dari seorang petinggi TNI Angkatan Darat tersebut sangat disayangkan sekali. Karena tidak ada urgensinya bagi pertahanan negara.

"Sejatinya masih banyak persoalan kedaulatan dan disintegrasi bangsa, misalnya teroris OPM di Papua, yang harus diselesaikan oleh tugas TNI, daripada sekadar dengan nyanyi-nyanyi sambil minum kopi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya