Berita

SK yang diterbitkan Edy Irawan/Repro

Politik

Belum Terima SK sebagai Ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Pecat 3 Plt Ketua DPC Loyalis Ridho

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 07:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Friksi yang dialami DPD Demokrat Lampung  usai terpilihnya Edy Irawan sebagai ketua makin panas. Pasalnya, tiga Plt Ketua DPC yang sempat mengklaim tak dapat undangan dalam pertemuan awal beberapa waktu lalu akhirnya dipecat oleh Edy.

Ternyata, 3 Plt Ketua DPC Demokrat itu diketahui merupakan loyalis Ridho Ficardo, pesaing Edy dalam pemilihan Ketua DPD sekaligus petahana. Mereka adalah Yandri Nasir (DPC Lampung Timur,) Juwita Zahra (Pringsewu), dan Zainuri (Kota Metro).

Kabar ini disampaikan Sekretaris Demokrat Lampung demisioner, Julian Manaf, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (9/1). Ia juga mengirimkan surat tugas Plt baru di Lampung Timur.


"Edy Irawan itu belum punya SK dan belum dilantik, sudah main pecat DPC," kata Julian.

Surat Tugas  bernomor  001/OKK/DPD/LPG/1/2022 itu isinya menugaskan Sekretaris DPC Lampung Timur Taufik Gani untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua DPC hingga terbit SK Plt Ketua yang baru.

"Mengingat tugas dan wewenang Ketua DPD Partai Demokrat dalam AD ART maka dengan ini Ketua DPD Partai Demokrat Lampung menugaskan saudara Taufik Gani Sekretaris DPC Lampung Timur untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Plt Lampung Timur," tulis keterangan dalam surat tersebut.

Hal itu, lanjut keterangan tersebut, dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres Partai Demokrat tahun 2020 tentang Plt Ketua DPC.

Pertama, Ketua DPC Defenitif adalah Ketua Hasil Musyawarah Cabang , sesuai dengan Anggaran Dasar pada Bab VII Pasal 60 Ayat 1 tentang Ketua DPC dipilih dan ditetapkan oleh DPP bersama dengan DPD setelah menerima sebanyak-banyaknya tiga nama calon hasil dari muscab.

Kedua, Plt Ketua DPC menjabat maksimal 1 tahun sesuai dengan AD/ART pada Bab VI Pasal 82 Ayat 3 huruf C tentang Jangka Waktu Kepengurusan dan Plt yang berbunyi jangka waktu Plt sebagaimana dimaksud pada butir (2) berlaku paling lama 1 tahun.

Surat tersebut ditandatangani Edy Irawan pada 7 Januari 2022 dan hanya ditembuskan kepada Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK).

Edy Irawan dipilih sebagai Ketua DPD Demokrat Lampung mengalahkan ketua dua periode Ridho Ficardo. Penetapan tersebut diumumkan Sekjen Teuku Riefky Harsya dan Ketua BPOKK Herman Khaeron pada Senin (3/1).

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya