Berita

Aparat keamanan di Kazakhstan/Net

Dunia

Warga Kirgistan Mengaku Ditawari Rp 2,8 Juta untuk Ikut Aksi Unjuk Rasa Kazakhstan

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 14:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dugaan campur tangan asing dalam kerusuhan di Kazakhstan pada pekan lalu diperkuat dengan kesaksian dari salah seorang pengunjuk rasa yang merupakan warga negara asing.

Ia adalah seorang pria asal Kirgistan yang mengaku ditawari 200 dolar AS atau Rp 2,8 juta dari orang yang tidak dikenal untuk ikut andil dalam aksi unjuk rasa.

Saat ini ia telah ditahan oleh pihak berwenang di Almaty, seperti dikutip dalam laporan Khabar 24.


"Beberapa orang asing menelepon saya dan menawarkan untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa dengan imbalan 90 ribu tenge (lebih dari 200 dolar AS). Karena saya menganggur di Kisgistan, saya setuju," ungkapnya.

Setelahnya, orang tak dikenal itu membelikannya tiket dan membayarkannya tempat tinggal selama di Kazakhstan.

Tidak sendiri, pria itu mengaku ada sekitar 10 orang dari Uzbekistan dan Tajikistan yang tinggal bersamanya.

Kerusuhan melanda Kazakhstan dengan dipicu oleh kenaikan harga gas LPG yang menyebabkan protes. Protes berubah kacau ketika bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa pecah.

Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat hingga 19 Januari setelah puluhan orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Komisaris Eksekutif Persemakmuran Negara-negara Merdeka (CIS), Sergei Lebedev menyebut ada campur tangan asing dalam kerusuhan.

"Jelas hari ini bahwa unsur-unsur perusak, para bandit, mempersiapkan unjuk rasa massal terlebih dulu untuk mengacaukan negara dan mendapat dukungan asing," ujarnya.

Dugaan adanya interfensi asing sudah disuarakan oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev dalam pidatonya pada 5 Januari.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya