Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/RMOL
Penangkapan demi penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap politisi dan pejabat publik dipastikan atas dasar bukti-bukti hukum, bukan kepentingan politik.
Termasuk terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang baru-baru ini dilaukan kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen.
Penegasan itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri menanggapi komentar dari putri Pepen yang menganggap penangkapan oleh KPK sebagai pembunuhan karakter.
KPK memastikan, semua informasi dari masyarakat diperhatikan dan dipelajari serta didalami termasuk keterangan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung ke KPK.
"KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi. Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK," kata Firli Bahuri, Minggu (9/1).
Firli memahami keinginan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, lembaga antirasuah terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti.
Mengenai penangkapan Rahmat Effendi dkk, Firli meminta kepada masyarakat memberikan waktu kepada KPK untuk bekerja.
"KPK hanya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup dan KPK memegang prinsip
the sun rise and the sun set principle. Seketika seseorang menjadi tersangka, maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan," jelas Firli.
Firli melanjutkan, KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU 19/2019.
"Kami masih terus bekerja, dan KPK akan memberikan penjelasan kepada publik setiap perkembangan penyidikan dan penuntutan. KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik, karena KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam politik," tutup Firli.
