Berita

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Belum Dapat Garansi Mega Diduet dengan Puan, Prabowo Lebih Baik Perjuangkan Preshold 0 Persen

JUMAT, 07 JANUARI 2022 | 13:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gonjang-ganjing Pemilu 2024 sudah mulai dirasakan pada 2022 ini. Jelang pesta demokrasi lima tahunan itu, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk mengenai kasak-kusuk para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga nanti.

Berkenan dengan itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disarankan untuk tidak terlalu percaya diri bakal dipasangkan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga kini belum kunjung memberi garansi bakal menduetkan sang Puteri Mahkota dengan Prabowo.


"Prabowo tidak seharusnya mengharap kepastian Megawati untuk mengusungnya, terlebih ia pernah dikhianati dalam perjanjian, dan begitulah risiko politik elektoral, di mana tidak ada komitmen yang pasti," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (7/1).

Menurut Dedi, Prabowo semestinya mengambil langkah sendiri. Salah satunya mendukung secara aktif penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang kini masih 20 persen.

"Ini peluang bagus, satu sisi Prabowo masih teratas sebagai tokoh populer yang berpeluang terpilih, sisi lain Gerindra tidak dapat mengusung sendiri kadernya tanpa koalisi," kata Dedi Kurnia.

Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, jika Menteri Pertahanan itu mendukung penghapusan ambang batas presiden, bukan tidak mungkin daya tawar Prabowo akan semakin kuat menuju Pilpres 2024.

"Dengan penghapusan ambang batas, bukan tidak mungkin akan semakin menguatkan posisi tawar Prabowo," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya