OTT Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bukti KPK Tidak Berhenti Berantas Korupsi

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen dan kawan-kawan merupakan bukti bahwa KPK tidak berhenti untuk memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengumumkan tersangka atas kegiatan OTT KPK yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat sejak Rabu siang (5/1).

"Tangkap tangan yang dilakukan pada awal tahun 2022 ini menjadikan bukti bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk memberantas korupsi," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis petang (6/1).

KPK kata Firli, tetap berkomitmen dan tidak pernah lelah berkarya untuk bangsa karena OTT kali menunjukkan dan menjadi pelajaran bahwa korupsi masih ada.

"Saya berharap, kita semua berharap, seluruh anak bangsa berharap, untuk para penyelenggara negara tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya untuk melakukan praktik-praktik korupsi," harap Firli.

Selain itu, Firli juga meminta para penyelenggara negara untuk memegang teguh amanat rakyat untuk berbakti kepada negeri dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi.

"Jauhkan perilaku-perilaku korupsi dari kita masing-masing. Kita baru saja memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, KPK mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Antikorupsi. Mari bersama-sama KPK memberantas korupsi terus tanpa henti, dan kita juga memimpikan Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari korupsi," pungkas Firli.

Pada hari ini, KPK resmi mengumumkan Pepen dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Kedelapan orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ali Amril (AA) selaku Direktur PT MAM Energindo (ME); Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku swasta; Suryadi (SY) selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR); Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu; M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selanjutnya, Mulyadi alias Bayong (MY) selaku Lurah Kali Sari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.