Berita

Milorad Dodik/Net

Dunia

Kesal dengan Langkah Dodik, Joe Biden Perluas Sanksi untuk Serbia-Bosnia

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 11:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi baru untuk pemimpin Serbia Bosnia.

Lewat Departemen Keuangannya,  AS mengatakan telah memperluas sanksi terhadap Milorad Dodik, yang telah memimpin kampanye untuk memperkuat upaya pemisahan diri dari lembaga-lembaga tingkat negara bagian.

Departemen Keuangan membuat pengumuman di situs webnya pada Rabu (5/1) dengan mengatakan telah menambahkan stasiun televisi Alternativna Televizija, yang terkait dengan Dodik, ke dalam daftar sanksi baru. Bagaimana bentuk sanksi itu, belum ada detail leboh lanjut yang disampaikan departemen.


Bosnia terdiri dari entitas Serbia dan entitas Muslim-Kroasia, dan pemerintah pusat mengikat keduanya dalam keadaan rapuh.

Dodik baru-baru ini memimpin kampanye yang membuat anggota parlemen memberikan suara pada 10 Desember untuk memulai prosedur bagi entitas yang didominasi Serbia Bosnia-Herzegovina untuk menarik diri dari Angkatan Darat Bosnia, layanan keamanan, sistem pajak, dan peradilan.

Mereka juga memberikan suara pada deklarasi yang menyerukan penyusunan konstitusi baru untuk entitas, Republika Srpska, dan menyatakan bahwa "semua undang-undang yang diberlakukan" oleh perwakilan tinggi internasional untuk Bosnia adalah "tidak konstitusional."

Bosnia telah berada dalam krisis politik yang berkepanjangan atas langkah-langkah pemisahan diri oleh Republika Srpska, menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa kesepakatan damai yang mengakhiri perang 1992-95 yang mengancam stabilitas regional.

Perjanjian damai Dayton yang ditengahi AS menciptakan dua entitas yang sangat otonom yang berbagi beberapa lembaga bersama: Republika Srpska dan federasi Bosnia-Kroasia. Negara ini diatur dan diatur menurut garis etnis yang ditetapkan oleh kesepakatan, dengan pemerintah pusat yang lemah dan seringkali tidak berfungsi, seperti dilaporkan AP.

Departemen Keuangan AS pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Dodik pada 2017, dengan mengatakan bahwa dia secara aktif menghalangi upaya untuk mengimplementasikan perjanjian Dayton 1995.

Sanksi tersebut memungkinkan otoritas AS untuk memblokir akses Dodik ke salah satu properti atau asetnya yang berada di bawah yurisdiksi AS.

Dodik terpilih pada Oktober 2018 sebagai anggota Serbia dari multietnis Bosnia. Dia menggambarkan Bosnia sebagai "percobaan oleh komunitas internasional" dan "negara yang tidak mungkin dan dipaksakan."

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya