Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/Ist

Politik

Vaksin Booster Dimulai Pekan Depan, Komisi IX DPR: Jangan Jadi Ajang Bisnis!

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 08:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana penyuntikan vaksin booster mulai 12 Januari 2022 diharapkan tidak menjadi ajang bisnis bagi sekelompok pengimpor vaksin demi keuntungan pribadi.

"Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Kamis (6/1).

Apalagi, pemerintah memberikan harapan ada skema vaksin booster gratis jika menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer bisa cukup setengah dosis. Bila ada perusahan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri, maka dipersilakan dengan catatan tidak memotong dari gaji karyawan.


"Demi asas keadilan sosial jika gratis, maka semua harus gratis," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar penyuntikan vaksin booster tidak melalaikan fokus pencapaian target suntikan dosis kedua, termasuk vaksinasi anak 6-11 tahun yang sudah dimulai.

Dari data Kemenkes per 3 Januari 2022, vaksinasi nasional dosis pertama mencapai 79,87 persen dan dosis 2 baru 54,88 persen.

"Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai," jelasnya.

Mufida meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama, termasuk kelompok sasaran spesifik yang membutuhkan. Pasalnya, sebagian epidemiolog menangkap sinyal Indonesia sudah mencapai herd immunity berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh pada penyintas Covid-19.

"Jumlah penyintas Covid ini diyakini cukup banyak di luar data resmi yang dilansir pemerintah," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya