Vaksin Booster Dimulai Pekan Depan, Komisi IX DPR: Jangan Jadi Ajang Bisnis!

Rencana penyuntikan vaksin booster mulai 12 Januari 2022 diharapkan tidak menjadi ajang bisnis bagi sekelompok pengimpor vaksin demi keuntungan pribadi.

"Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Kamis (6/1).

Apalagi, pemerintah memberikan harapan ada skema vaksin booster gratis jika menggunakan vaksin Moderna dan Pfizer bisa cukup setengah dosis. Bila ada perusahan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri, maka dipersilakan dengan catatan tidak memotong dari gaji karyawan.

"Demi asas keadilan sosial jika gratis, maka semua harus gratis," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar penyuntikan vaksin booster tidak melalaikan fokus pencapaian target suntikan dosis kedua, termasuk vaksinasi anak 6-11 tahun yang sudah dimulai.

Dari data Kemenkes per 3 Januari 2022, vaksinasi nasional dosis pertama mencapai 79,87 persen dan dosis 2 baru 54,88 persen.

"Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai," jelasnya.

Mufida meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama, termasuk kelompok sasaran spesifik yang membutuhkan. Pasalnya, sebagian epidemiolog menangkap sinyal Indonesia sudah mencapai herd immunity berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh pada penyintas Covid-19.

"Jumlah penyintas Covid ini diyakini cukup banyak di luar data resmi yang dilansir pemerintah," tutupnya.