Berita

Herman HN saat resmi menjadi anggota Nasdem Lampung/RMOLLampung

Politik

Dapatkan Ruang dan Jabatan, Jadi Alasan Sejumlah Politisi PDIP Lampung Lompat ke Nasdem

SELASA, 04 JANUARI 2022 | 15:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kepindahan mantan Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, dari PDIP ke Partai Nasdem Lampung dinilai sebagai sebuah langkah seorang politisi sejati.

"Berpikirnya mana yang paling menguntungkan bagi dia, tak peduli soal etika dan ideologi. Ya begitulah sifat dasarnya politisi," ujar pengamat politik dari FISIP Unila, Budi Kurniawan, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (4/1).

Ia menjelaskan, Dedi "lompat pagar" ke Nasdem menyusul Herman HN dan mantan Ketua DPC PDIP Pesawaran M. Nasir karena "bus" PDIP sudah penuh sesak dan tidak mendapatkan potensi politik yang baik.


"Ada tawaran Nasdem ya ambil, karena mungkin masih ada space atau slot yang lumayan lega. Ini kalau istilah ilmuwan politik disebut maximizing utilities, politisi selalu berhitung mana yang paling menguntungkan menurut dia," sambungnya.

Sementara itu, ditambahkan Dosen Ilmu Pemerintahan Unila, Darmawan Purba, perpindahan politisi PDIP ke Nasdem Lampung tak lepas dari dua situasi yang saling berhubungan.

Pertama, dinamika di PDIP sebagai partai besar memiliki persaingan internal yang tinggi. Sehingga lumrah jika ada sebagian kader yang tidak terakomodir dalam struktur partai maupun jabatan-jabatan politik kemudian memilih jalan lain.

Kedua, Nasdem adalah partai cepat dalam mengidentifikasi potensi elite politik dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas dan membutuhkan saluran atau akses politik.

"Partai Nasdem memberikan peluang dan ruang itu. Dan langkah ini adalah langkah jitu," sambungnya.

Terbukti, lanjut Darmawan, sosok PDIP yang pindah ke Nasdem, yakni Walikota Lampung dua periode Herman HN, Ketua DPC PDIP Pesawaran M Nasir, dan Dedi Afrizal, adalah tokoh-tokoh dengan kapasitas dan rekam jejak yang sudah teruji.

"Nasdem membuka ruang untuk mereka dan tokoh lainnya untuk masuk dan dapat langsung menempati jabatan jabatan inti atau jabatan strategis walaupun tidak melalui mekanisme umum organisasi seperti Musda dan sebagainya," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya