Berita

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani/Net

Politik

Arsul Sani Khawatir Polri Diganggu Kepentingan Politik Jika Di Bawah Kementerian

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 15:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usul yang disampaikan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo supaya institusi Polri dipindahkan menjadi di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri panen pro dan kontra.

Ketidaksepahaman pada usul tersebut, salah satunya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.

Arsul Sani mengaku khawatir akan ada gangguan pada independensi Polri, mengingat kementerian dibentuk dan dijabat oleh figur yang erat kaitannya dengan kepentingan politik.


"Kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non-partai politik. Nah, kemudian tentu ada kekhawatiran seperti itu (kepentingan politik)," ujar Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).

Bagi Arsul, perlu kajian mendalam untuk merealisasikan usulan itu. Hal ini, juga dia nantikan bagaimana detail penjelasan dari Agus Widjojo pada usulan tersebut.

"Jadi kami harus lihat dulu, harus baca dulu apa yang melatarbelakanginya, bagaimana konsep yang ditawarkan, ya, sebab ini bukan soal sederhana," terangnya.

Pada sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyesalkan, usulan itu terburu-buru disampaikan ke publik tanpa ada kajian sampai berujung pro dan kontra.

"Ini soal sesuatu yang sangat strategis dan bahkan sangat sensitif menurut saya, karena itu menurut hemat saya tidak pas kalau disampaikan ke publik dulu sebelum disampaikan kepada presiden dan juga DPR," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya