Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

Dukung Kebijakan Kementerian ESDM, Eddy Soeparno Minta Pelanggar Ekspor Batubara Ditindak Tegas

MINGGU, 02 JANUARI 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian ESDM melarang ekspor batubara hingga akhir Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan pasokan batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Kurangnya pasokan batubara nasional akan berdampak pada pemadaman 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat dan industri wilayah Jawa, Madura, dan Bali.


Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan dukungannya atas kebijakan Kementerian ESDM tersebut. Menurutnya, kebijakan itu untuk mengamankan pasokan kebutuhan batubara dalam negeri.

“Kita mendukung aturan yang dikeluarkan Kementerian ESDM dalam rangka menjaga dan mengamankan kebutuhan batubara untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN," tegas Eddy kepada wartawan, Minggu (2/1).

Menurut Eddy yang juga Sekjen DPP PAN ini, sejak beberapa bulan yang lalu memang sudah terlihat minimnya stok batubara untuk PLN. Oleh karena itu, kebijakan untuk melarang ekspor batubara dinilainya sudah tepat sasaran.

"Karena tingginya harga batubara di pasaran dunia sehingga pasar ekspor tentu lebih menarik ketimbang harga penjualan domestik yang berbasis HBA (harga batubara acuan),” katanya.

Eddy menambahkan, meskipun ada kewajiban untuk memasok batubara untuk konsumsi listrik domestik dalam bentuk DMO (domestic market obligation), namun ternyata ada sejumlah penambang yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Sehingga kekurangan itu terpaksa dipenuhi oleh mereka yang telah memenuhi DMO sebesar 25 persen dari total produksi,” imbuhnya.

Karena itu, Eddy meminta Kementerian ESDM menindak tegas sejumlah penambang yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut

"Kami meminta Kementerian ESDM menindak tegas para pelanggar tersebut dan jika perlu, izinnya dicabut," tegasnya

"Dalam rangka pelaksanaan larangan ekspor batubara sepanjang bulan Januari 2022. Kami juga mendesak Kementerian ESDM agar mengawasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada penambang yang melakukan ekspor secara diam-diam," tambah Eddy

Terakhir, Eddy meminta dilakukan percepatan transformasi energi ke EBT, agar kemandirian energi Indonesia bisa dikuatkan.

“Semakin cepat kita bisa menghadirkan gas, tenaga panas bumi, solar sebagai additional source of energy kita, akan semakin cepat juga kemandirian energi di dalam negeri akan terwujud,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya