Kompensasi Politik, Sulit bagi Jokowi Copot Ahok dari Kursi Komut Pertamina

Sulit rasanya membayangkan Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sekalipun banyak desakan publik bermunculan.

Hal tersebut, kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, karena adanya faktor kedekatan Jokowi dan Ahok saat keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Yang ngangkat Ahok kan Pak Jokowi, nah Pak Jokowi dan Ahok adalah kawan sejak Gubernur DKI," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/12).

Selain kedekatan, kata Ujang, jabatan Ahok adalah kompensasi politik dari Jokowi. Tepatnya, ketika Jokowi tidak bisa menyelamatkan Ahok saat terjerat kasus penistaan agama.

Dijelaskan Ujang, Jokowi kala itu tidak bisa menyelamatkan Ahok karena berkepentingan untuk menjaga suara pemilih untuk menjaga peluang menang pada Pilpres 2019.

"Kita lihat tarik-menarik kepentingannya ketika Ahok proses pengadilan penistaan agama, kan Pak Jokowi katakanlah tidak bisa mengamankan, karena itu terkait Pilpres, akhirnya kan Ahok masuk penjara," terangnya.

"Setelah itu karena sudah masuk penjara, sudah dihukum, Pak Jokowi memberikan kompensasi politik dengan menjadikan komisaris," pungkasnya.