Berita

Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Pengamat: Secara Objektif Ahok Layak Dicopot, Tapi Masalahnya Jabatan Dia Hasil Kompensasi Politik

JUMAT, 31 DESEMBER 2021 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara objektif memang pantas dicopot dari jabatannya. Ini lantaran Ahok seringkali membuat kegaduhan di ruang publik.

Teranyar, komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Beruntung sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.


Di satu sisi, peran Ahok juga tidak hadir ketika Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) membatalkan aksi mogok kerja.

"Secara objektif Ahok layak dicopot," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (31/12).

Namun begitu, dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini meyakini Ahok tidak akan digeser dari Komut Pertamina. Sebab, jabatan tersebut merupakan kompensasi politik yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi tak akan bisa. Karena jabatan Ahok di Pertamina itu kan kompensasi politik," kata Ujang Komarudin.

Untuk itu, Ujang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sepatutnya merespons rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi yang akan melimpahkan dokumen terkait dugaan korupsi yang patut diduga dilakukan Ahok.

Jika Ahok tersandung kasus hukum, maka secara otomatis jabatannya bisa saja dicopot.

"Kita semua cinta kepada bangsa ini. Korupsi sangat menyengsaran rakyat. Jadi KPK mesti tindaklanjuti laporan Adhie Massardi atas dugaan korupsi Ahok. Jika dibiarkan dan didiamkan, maka rakyat akan menuding KPK berada dalam genggaman penguasa," pungkasnya. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya