Isu reshuffle kabinet semakin menguat seiring masuknya PAN sebagai bagian dari koalisi pemerintah sejak Agustus lalu. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga melakukan perombakan kabinet.
Apabila ingin melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi disarankan sesegera mungkin alias bulan Desember ini. Sebab, tahun 2022 akan semakin sulit mengambil sikap lantaran sudah memasuki tahun-tahun politik menjelang 2024.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan" pada Kamis (30/12).
"Tinggal hitungan hari yang situasi politik kita ini akan makin sendiri-sendiri, dalam bahasa Arab yaitu nafsi-nafsi, akan sulit dikontrol. Oleh karena itu, saya sih melihatnya tidak bisa tidak, kalau Presiden mau reshuffle ini ya bulan Desember ini. Kalau sudah di atas sana agak riskan," kata Ray Rangkuti.
Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, apabila Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet pada tahun 2022 justru akan semakin banyak desakan partai koalisi yang semakin tarik-menarik kepentingan menjelang hajatan lima tahunan di 2024.
"Saya kira penolakan partai juga akan makin terbuka kalau sampai pemerintah melakukan reshuffle Januari Februari 2022," ujar Ray Rangkuti.
Bahkan Aktivis 98' ini menyebut istilahnya Presiden Jokowi akan semakin samar ketika mengambil keputusan politik pada tahun-tahun politik. Apakah keputusan itu atas nama pemerintah atau manuver politik pribadi dan partainya menjelang Pilpres 2024.
"Istilah saya, perbedaan presiden dan pemerintah akan semakin terbuka. Apalagi 2023 Presiden semakin alone jalan sendiri yang lain sendiri seusai target mereka secara pribadi dan secara politik," tandasnya.
