Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

2022 Tahun Sulit, Sebelum Januari Mau Tidak Mau Jokowi Harus Rombak Kabinetnya

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 18:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu reshuffle kabinet semakin menguat seiring masuknya PAN sebagai bagian dari koalisi pemerintah sejak Agustus lalu. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga melakukan perombakan kabinet.

Apabila ingin melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi disarankan sesegera mungkin alias bulan Desember ini. Sebab, tahun 2022 akan semakin sulit mengambil sikap lantaran sudah memasuki tahun-tahun politik menjelang 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan" pada Kamis (30/12).


"Tinggal hitungan hari yang situasi politik kita ini akan makin sendiri-sendiri, dalam bahasa Arab yaitu nafsi-nafsi, akan sulit dikontrol. Oleh karena itu, saya sih melihatnya tidak bisa tidak, kalau Presiden mau reshuffle ini ya bulan Desember ini. Kalau sudah di atas sana agak riskan," kata Ray Rangkuti.

Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, apabila Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet pada tahun 2022 justru akan semakin banyak desakan partai koalisi yang semakin tarik-menarik kepentingan menjelang hajatan lima tahunan di 2024.

"Saya kira penolakan partai juga akan makin terbuka kalau sampai pemerintah melakukan reshuffle Januari Februari 2022," ujar Ray Rangkuti.

Bahkan Aktivis 98' ini menyebut istilahnya Presiden Jokowi akan semakin samar ketika mengambil keputusan politik pada tahun-tahun politik. Apakah keputusan itu atas nama pemerintah atau manuver politik pribadi dan partainya menjelang Pilpres 2024.

"Istilah saya, perbedaan presiden dan pemerintah akan semakin terbuka. Apalagi 2023 Presiden semakin alone jalan sendiri yang lain sendiri seusai target mereka secara pribadi dan secara politik," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya