Berbagai elemen masyarakat terus berbondong-bendong mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Bahkan, dengan tegas Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyuarakan Presidential Threshold 0 persen.
Salah satu yang mendasari Firli ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Sementara La Nyalla menyebut, PT 20 persen menyebabkan konflik yang tajam di masyarakat. Pasalnya, calon yang akan tampil jika PT masih 20 persen hanya dua. Padahal banyak sekali anak-anak bangsa yang mampu sebagai pemimpin.
Menanggapi hal tersebut, Relawan Kebangsaan 2024 (RK24) mendorong berbagai elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
RK24 yang merupakan relawan pendukung Ridwan Kamil capres 2024 ini menilai, PT 0 persen ini akan menghilangkan polarisasi di masyarakat, sekaligus membuka ruang kepada kader-kader terbaik bangsa untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
"PT 20 persen membatasi kebebasan demokrasi kita, sehingga ruang-ruang alternatif memilih kader terbaik menjadi dibatasi. Jadi kami berharap dan mensupport bagaimana PT 20 persen ini kalau bisa dikembalikan jadi 0 persen," kata penggagas RK24 Asep Komarudin, di Bandung, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (29/12).
Dirinya berharap, seluruh partai politik bisa membuka ruang-ruang alternatif bagi para calon pemimpin ke depan. Sehingga ruang-ruang gagasan bisa tercipta dan masyarakat akan menentukan pilihannya sendiri dari berbagai calon pemimpin tersebut.
"Mudah-mudahan bisa bersama-sama kami untuk memberikan alternatif pilihan calon-calon presiden terbaik. Biarlah masyarakat memilih, parpol memberikan ruang saja," pungkasnya.
