Berita

Ilustrasi, saat pemerintah menerapkan PPKM Darurat untuk menekan laju penularan Covid-19/Net

Politik

Mau Terapkan Mikro Lockdown, Nasdem Ingatkan Pemerintah Jamin Kehidupan Warga

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 13:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah berencana bakal memberlakukan kebijakan mikro lockdown di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran varian baru Covid-19 Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Nurhadi mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

"Saya mendukung sekali adanya kebijakan mikro lockdown yang digulirkan oleh pemerintah dalam menahan laju penyebaran virus Omicron," ungkap Nurhadi kepada wartawan, Rabu (29/12).


Menurutnya, sikap tegas pemerintah selama ini terbukti ampuh dan cukup efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kediri, Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur ini tetap mengingatkan kepada pemerintah agar lebih ketat dalam menerapkan testing dan tracing. Sebab, dengan tracing dan testing yang terarah akan mudah untuk diantisipasi penyebarannya.

Nurhadi meminta agar pemerintah memperketat pemberian dispensasi karantina. Kasus satu pasien lolos dari karantina Wisma Atlet memberikan pelajaran bagi semua pihak untuk patuh pada aturan karantina.

"Kita harapkan tidak ada lagi pasien Covid-19, khususnya varian Omicron, yang lolos dari karantina,” harapnya.

Lebih jauh, Nurhadi juga mengatakan jika kebijakan mikro lockdown juga harus dibatasi waktunya karena harus dilakukan evaluasi apakah itu efektif atau tidak.

"Tetapi pemerintah harus memastikan keberlangsungan kehidupan warga selama diterapkan kebijakan tersebut,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya