Berita

Ilustrasi, saat pemerintah menerapkan PPKM Darurat untuk menekan laju penularan Covid-19/Net

Politik

Mau Terapkan Mikro Lockdown, Nasdem Ingatkan Pemerintah Jamin Kehidupan Warga

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 13:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah berencana bakal memberlakukan kebijakan mikro lockdown di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran varian baru Covid-19 Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Nurhadi mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

"Saya mendukung sekali adanya kebijakan mikro lockdown yang digulirkan oleh pemerintah dalam menahan laju penyebaran virus Omicron," ungkap Nurhadi kepada wartawan, Rabu (29/12).


Menurutnya, sikap tegas pemerintah selama ini terbukti ampuh dan cukup efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kediri, Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur ini tetap mengingatkan kepada pemerintah agar lebih ketat dalam menerapkan testing dan tracing. Sebab, dengan tracing dan testing yang terarah akan mudah untuk diantisipasi penyebarannya.

Nurhadi meminta agar pemerintah memperketat pemberian dispensasi karantina. Kasus satu pasien lolos dari karantina Wisma Atlet memberikan pelajaran bagi semua pihak untuk patuh pada aturan karantina.

"Kita harapkan tidak ada lagi pasien Covid-19, khususnya varian Omicron, yang lolos dari karantina,” harapnya.

Lebih jauh, Nurhadi juga mengatakan jika kebijakan mikro lockdown juga harus dibatasi waktunya karena harus dilakukan evaluasi apakah itu efektif atau tidak.

"Tetapi pemerintah harus memastikan keberlangsungan kehidupan warga selama diterapkan kebijakan tersebut,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya