Ikan Tidak Masuk 9 Komoditas Pangan, Alamsyah: Pembuat Kebijakan Mungkin Bukan Orang Kepulauan

Tidak masuknya ikan dalam 9 komoditas pangan yang diawasi Badan Pangan Nasional dikritisi.

Padahal, ikan merupakan sumber protein tinggi. Terlebih kemaritiman di Indonesia sangat luas dan memiliki sumber ikan yang unik dan melimpah.

Namun sayang, dalam Peraturan Presiden 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, hanya 9 komoditas pangan yang diawasi Badan Pangan Nasional, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, cabai, telur unggas, daging unggas, dan daging ruminasia.

"Kita adalah negara agro maritim yang sangat besar, bahkan seara maritim kita unik. Saya cukup kaget ikan tidak masuk di sini. Jadi perspektif kita tentang protein itu biasa di telur, unggas, daging unggas, dan daging ruminansia,” kata pengamat pangan Alamsyah Saragih dalam webinar bertema “Mampukah Badan Pangan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan?”, Rabu (29/12).

Pihaknya menduga, penyusun kebijakan pangan kala bukan dilahirkan di daerah kepulauan atau kemaritiman sehingga belum dapat memahami lebih komprehensif ihwal protein yang dihasilkan ikan. Hasilnya, ikan tidak dimasukkan ke dalam 9 komoditas pangan.

“Saya paham penyusun kebijakan pangan ini punya bias geografis ya mungkin sama dengan saya besar di Pulau Jawa di Jakarta yang secara historis memang agak jauh dari aspek tertentu yang dialami oelh saudara-saudara kita yang tinggal di kepulauan,” katanya.

Menurutnya, ikan tidak boleh dikesampingkan, meski terkadang permasalahan yang terjadi karena faktor pencemaran laut hingga membuat ikan-ikan di Indonesia tercemar. Namun, ikan sebagai sumber protein perlu dimasukkan sebagai komuditi pangan.

Oleh karenanya, ia berharap Badan Pangan Nasional tetap memberi perhatian kepada ikan melalui fungsi pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan.

"(manfaat ikan) tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan protein ikan itu sama kualitasnya," tandasnya.