Berita

Beras bantuan sosial bergambar Puan Maharani/Net

Politik

Soal Bansos Bergambar Puan, Pengamat: Tak Efektif untuk Dongkrak Elektabilitas

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 03:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyaluran ribuan paket sembako (beras) bergambar Ketua DPR RI, Puan Maharani, oleh para Legislator PDI Perjuangan yang sedang menggelar reses di berbagai Daerah Pemilihan (Dapil) jadi sorotan publik.

Dalam pandangan pengamat politik dan pemilik LKV Avid, Sutan Aji Nugraha, semua itu tak lebih dari strategi partai berlambang banteng moncong putih untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024.

"Pembagian beras bergambar Puan Maharani tujuannya untuk memperkenalkan sosok penerus trah Megawati Soekarnoputri agar lebih dikenal luas oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (28/12).


Selain itu, kata Sutan, PDIP ingin bantuan itu menarik simpati dari penerima bantuan beras. Dia melihat strategi politik bagi-bagi beras ini dilatarbelakangi oleh rendahnya popularitas dan elektabilitas Puan Maharani.

"Karena dari sekian banyak lembaga poling yang menggelar poling pada tahun 2021, popularitas Puan Maharani masih kalah oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo," ucap Sutan.

Di mata Sutan, strategi baru PDIP ini tidak akan efektif mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan. Maksimal hanya bisa menambah sisi popularitas saja.

"Guna meningkatkan popularitas bolehlah memakai gimmick kebutuhan rakyat kecil dengan turun bareng langsung atau via representaternya yaitu anggota DPR RI dan DPRD," tutur Sutan.

Baginya, politik bagi-bagi beras ini menggelikan. Pasalnya, para legislator PDIP di daerah tetap mengikuti arahan pusat namun berusaha menekan budget agar tetap sekecil mungkin.

"Jika tujuannya elektabilitas, dengan menggunakan strategi berbagi beras itu terlalu kecil dibandingkan dengan keinginannya (dongkrak elektabilitas)," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya