Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net

Politik

Mohon Maaf Dengan Segala Hormat, PKS Tetap Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 21:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Keadian Sejahtera (PKS) secara tegas menyampaikan pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur belumlah penting. PKS berpandangan saat ini belum perlu memindahkan Ibu Kota lantaran masyarakat masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (28/12).

Dia mengatakan saat ini seharusnya yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah penanganan Covid-19.


"PKS dengan tegas mengatakan dengan segala hormat dan permohonan maaf kepada seluruh fraksi fraksi koalisi kami akan mengatakan tetap menganggap perpindahan ibukota belum dianggap penting dan belum dianggap perlu kita harus fokus bagaimana mengatasi Covid,” tegas Jazuli.

Pihaknya menambahkan bahwa pemindahan ibukota akan menggunakan APBN. Jazuli justru mempertanyakan, adanya sangkalan dari pemerintah bahwa ibukota baru akan dibangun dengan dana milik swasta dan investor.

“Apa ada orang yang akan membantu secara sosial membangun ibukota kalaupun sekarang dibangun tidak menggunakan APBN menggunakan dana-dana para penguasa dan swasta kalau penguasa itu tidak dibayar dari kantor-kantor kementerian yang ada di Jakarta apakah mungkin mau mereka untuk membangun ini saya yakin semua orang berfikir tidak akan mau ini malah akan lebih lebih rumit kalo alasannya Jakarta ini banjir belum lama kita dengar calon ibu kota baru itu juga kebanjiran,” ujarnya.

Menurutnya, dampak dari hantaman pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi terpukul cukup keras memporakporandakan ekonomi rakyat di seluruh lapisan baik dari tingkat bawah, menengah dan tinggi.

“Saya kira ini perlu menjadi atensi pemerintah dan diberikan modal,” imbuhnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya