Berita

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Satyo Purwanto Berharap Firli Bahuri Cs Tidak Seperti KPK Era Sebelumnya yang Terkesan “Melindungi” Ahok

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 08:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sebelumnya yang terkesan "melindungi", kepemimpinan Firli Bahuri dkk diharapkan dapat mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Harapan ini disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi rencana Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi yang akan melimpahkan dokumen dugaan korupsi Ahok ke KPK.

Menurutnya, KPK periode sebelumnya justru terkesan 'melindungi' Ahok dari jerat hukum terkait dugaan korupsi dengan mengatakan bahwa mantan terpidana penistaan agama itu tidak memiliki niat jahat.

“Sekalipun bukti-bukti perkaranya sudah terang benderang dan dugaan tersebut memiliki legal standing yang dibuat oleh Ahok sebagai penanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI pada saat itu," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/12).

Adapun sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok antara lain kasus pembelian lahan seluas 46 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat dengan menggunakan dana APBD Rp 668 miliar lebih pada 2015.

"KPK (sebelumnya) dinilai berperan 'menggrounded' kasus terakhir dengan hanya memproses dan menerima pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar lalu menghentikan dugaan kasus korupsinya senilai Rp 668 miliar," kata Satyo.

Selanjutnya kata Satyo adalah, kasus penerimaan dana CSR yang melibatkan Ahok Centre. Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kasus ini adalah adanya dugaan bahwa dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai ratusan miliar yang ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan ke dalam APBD, tetapi dikelola Ahok Centre.

"Pola kerjasama seperti ini sarat kepentingan dan jelas mensreanya. Sikap KPK juga sama saat menanggapi kasus RS Sumber waras bahwa disimpulkan tidak punya niat jahat. Sementara yuris prudensinya sudah ada akibat salah menentukan kebijakan namun timbul kerugian negara," jelas Satyo.

Dengan demikian, KPK di bawah kepemimpinan Firli dkk diharapkan bisa melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terhadap perkara-perkara tersebut.

"Semoga saja di era kepemimpinan Firli Bahuri KPK bisa kembali melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut," pungkas Satyo.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Rebutan Pengaruh, China dan Australia Kirim Menlu ke Pafisik

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:26

Di Qatar, Din Syamsuddin Bareng 500 Tokoh Lintas Agama Bahas Fenomena Ujaran Kebencian

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:24

Rusia Ikut Mengamati Penahanan Mantan Presiden Moldova Igor Dodon, Pastikan Hak-haknya Terpenuhi

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:23

Kata Muslim, Luhut Tetap "Dipelihara" Jokowi untuk Hadapi Megawati dan PDIP

Kamis, 26 Mei 2022 | 09:18

Wapres Maruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Jadi Saksi Nikah Adik Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:58

Siaga Adang Virus Cacar Monyet, Thailand Waspadai Pelancong dari Inggris-Spanyol-Portugal

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:54

Legislator PAN: Penunjukan Perwira Aktif sebagai Pj Kepala Daerah Bertentangan dengan UU

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:52

Pernikahan Ketua MK dan Adik Presiden Jokowi Dipenuhi Pejabat Negara

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:44

30 Menit Sebelum Beraksi Pelaku Penembakan Massal di SD Texas Memposting Rencananya di Facebook

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:42

Rumah Sakit Kebakaran, 11 Bayi Baru Lahir Meninggal Dunia

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:39

Selengkapnya