Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Ada Potensi Gelombang Omicron, Pemerintah Daerah Perlu Perkuat Testing dan Siapkan Fasilitas Isolasi

SENIN, 27 DESEMBER 2021 | 09:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah masuk lebih banyak varian Omicron ke Indonesia. Namun mitiasi untuk kemungkinan lonjakan kasus Omicron harus disiapkan sedini mungkin.

Sejauh ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia masih pada tingkat yang rendah, bahkan setelah mengidentifikasi 46 kasus Omicron.

Berbicara dalam konferensi pers secara virtual pada Senin pagi (27/12), Luhut menyebut, 164 hari sejak puncak kasus varian Delta pada 15 Juli, kasus tetap rendah.


Hingga saat ini belum ada indikasi peningkatan kasus akibat gelombang Omicron. Bahkan tingkat perawatan di RS dan kematian masih menunjukkan tanda-tanda yang sangat terkendali.

"Namun pemerintah tetap super hati-hati dan waspada," kata Luhut.

Ia mengatakan, pemerintah terus memperkuat testing dan tracing yang selama beberapa hari terakhir terlihat menurun.

"Karena di beberapa tempat sudah banyak yang nol (kasus), sehingga mereka malas melakukan testing. Padahal OTG (orang tanpa gejala) banyak sekali ditemukan dalam Omicron ini," tuturnya.

Selain testing dan tracing, ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme lockdown level mikro seandainya terjadi transmisi lokal dari Omicron. Di samping itu, vaksinasi terus digalakkan.

"Pemerintah juga memita kepada seluruh daerah untuk mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat dari sekarang untuk memitigasi ha-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya