Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Kedaulatan Pangan Rapuh karena Diserahkan ke Mekanisme Pasar Bebas

MINGGU, 26 DESEMBER 2021 | 11:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kenaikan harga sembako seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam jelang pergantian tahun merupakan indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menilai kerapuhan itu terjadi karena persoalan mendasar tentang kebutuhan pokok diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

"Sebagai negara tropis yang subur, Indonesia tentu memiliki semua alasan untuk terbebas dari ketidakstabilan harga pangan. Namun karena persoalan mendasar ini diserahkan ke mekanisme pasar bebas, kita terpaksa harus terbiasa dengan inflasi pangan setiap tahunnya,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/12).


Mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu mengatakan, ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya dan signifikan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah bawah. Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa.

Menurutnya, grafik inflasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun harus dikendalikan dengan pendekatan strategi produksi dan pasar yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Karena pendekatan operasi pasar tidak bisa cukup meng-cover semua daerah dan tentunya tidak bisa diandalkan untuk kepentingan jangka panjang.

"Oleh karena itu, instrumen logistik seperti badan pangan yang telah dibentuk harus segera menyiapkan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam mengatasi permasalahan pangan, khususnya sembako. Kami ingin sistem manajemen pangan harus dilakukan secara terstruktur dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Mekanisme pasar, tambah Sultan, harus berada dalam kendali negara. Percuma memiliki lembaga pangan berikut istrumen terkait hukum pangan, jika stabilitas harga sembako masih menjadi polemik dan menjadi penyebab utama inflasi dan menyebabkan kualitas konsumsi masyarakat.

"Kita membutuhkan sistem pangan yang kuat dan berdaulat. Dan saat ini daerah otonom diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni pasar dalam mengendalikan harga pangan dengan kebijakan pangan yang sistematis,” tutupnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya