Berita

Seorang anak di penampungan saat pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan/Net

Dunia

Afghanistan: Tahun Penuh Gejolak yang Berakhir dengan Krisis Kemanusiaan

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh gejolak di Afghanistan. Mungkin saja, apa yang telah dilewati Afghanistan telah membuat negara itu putus asa. Namun, bukan tidak mungkin di 2022 akan datang banyak hal baik untuk negara tersebut dan orang-orang di dalamnya.

Sebuah artikel di situs berita RTE memaparkan bagaimana Afghanistan harus melewati banyak momen memilukan, terutama dengan jatuhnya perekonomian negara itu.

Afghanistan yang saat ini berada di ujung tanduk dengan kondisi ekonomi yang sekarat, sebentar lagi akan menghadapi ujian lebih berat saat musim dingin datang.


Penarikan tiba-tiba bantuan asing setelah kemenangan Taliban atas Afghanistan telah mendorong perekonomian Afghanistan runtuh. Kekeringan yang berkepanjangan di negara itu, yang sebenarnya terjadi sebelum Kabul belum direbut Taliban, memperburuk situasi.

"Jutaan orang menganggur dan sistem perbankan hanya berfungsi sebagian. Lonjakan harga berarti bahwa bahkan mereka yang dulu mampu membeli makanan sekarang tidak bisa," tulis artikel itu, yang ditayangkan pada Jumat (24/12).

Statistik yang berkaitan dengan Afghanistan adalah bencana. Lebih dari 90 persen orang di Afghanistan dianggap tidak memiliki cukup makanan. Program Pangan Dunia menggambarkan situasi negara itu sebagai "longsoran kelaparan dan kemelaratan".

Satu juta anak menghadapi kelaparan yang akan segera terjadi menurut UNICEF dengan sepuluh juta anak berisiko mengalami kerawanan pangan yang ekstrem.

Datangnya salju pertama di Kabul bulan ini, merupakan pengingat akan kerasnya musim dingin Afghanistan, yang membuat orang-orang yang tidak memiliki cukup makanan atau panas menjadi semakin keras.

Krisis ekonomi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Taliban, setelah 20 tahun lalu digulingkan pasca serangan AS 11 September. Tekanan ekonomi kali ini semakin berat, yang harus dihadapi kelompok itu, yang saat ini memegang kendali atas Afghanistan.

Negara-negara Barat sangat  ingin bergerak cepat menyalurkan bantuannya. Namun, apa daya. Bantuan asing harus terjegal
akibat krisis kepercayaan terhadap Taliban.  

Masa lalu Afghanistan menjadi masa kini dan masa depannya ketika Taliban, sekali lagi, mengambil kendali atas Afghanistan. Kelompok itu memasuki Kabul pada 15 Agustus ketika pasukan internasional dan warga bergegas meninggalkan negara itu secepat mungkin.

Selama evakuasi, apa yang disebut Negara Islam melancarkan serangan bom bunuh diri di gerbang padat bandara Kabul, menewaskan puluhan warga sipil dan 13 tentara AS, insiden paling mematikan bagi pasukan AS di Afghanistan dalam lebih dari satu dekade.

"Cepatnya keberangkatan AS membuat banyak warga Afghanistan yang berhak bepergian terdampar di tempat mereka berada. Banyak yang bertahan, berharap mereka masih bisa keluar. Beberapa bersembunyi dari Taliban yang ingin membalas dendam atas apa yang dianggap sebagai ketidaksetiaan mereka. Beberapa tidak akan pernah mencapai keselamatan, telah dibunuh oleh Taliban di bulan-bulan sejak mereka mengambil alih kekuasaan," isi artikel yang ditulis oleh jurnalis Fiona Mitchell.

Pada hari-hari setelah pengambilalihan, Taliban berbicara tentang bagaimana mereka akan memerintah dengan cara yang  berbeda. Jaminan bahwa tidak akan ada kembalinya pandangan fundamentalis yang keras 20 tahun sebelumnya, disambut dengan skeptis oleh komunitas internasional.

Skeptisisme itu semakin dalam ketika Taliban mengecualikan perwakilan dari sektor masyarakat lainnya dan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk menghentikan mereka pergi ke sekolah dan bekerja.

Wakil Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada al-Nashif mengatakan PBB percaya bahwa lebih dari 100 mantan pasukan keamanan nasional Afghanistan dan lainnya telah tewas sejak pengambilalihan Taliban pada Agustus, sebagian besar di tangan Taliban.

Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia pada awal Desember, dia menggambarkan pemerintahan Taliban ditandai dengan pembunuhan di luar proses hukum di seluruh negeri dan pembatasan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan.

Setidaknya 72 dari lebih dari 100 dugaan pembunuhan telah dikaitkan dengan Taliban, kata al-Nashif, menambahkan: "Dalam beberapa kasus, mayat-mayat itu ditampilkan di depan umum. Ini telah memperburuk ketakutan di antara kategori populasi yang cukup besar ini."

Dengan latar belakang pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran hak asasi manusia inilah komunitas internasional berjuang untuk menemukan cara untuk bekerja dengan Taliban dan menekan ketidakpercayaan mereka terhadap kelompok ini, mengingat krisis kemanusiaan yang kian meningkat.

Awal tahun ini, ketika satu demi satu provinsi jatuh di bawah kendali Taliban, badan-badan bantuan memperingatkan bahwa rezim baru harus diakui dan diakomodasi, meskipun tidak menyenangkannya banyak orang. Dalam bulan-bulan sejak pasukan barat pergi, kebutuhan untuk menemukan titik temu menjadi semakin mendesak.

Dengan perjuangan Taliban untuk mengubah kemenangan militer kilat menjadi kemampuan untuk memerintah, reaksi masyarakat internasional sangat penting jika bencana kemanusiaan skala besar ingin diredakan ke tingkat apa pun.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya