Berita

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu/Net

Politik

Tak Sepakat Threshold Nol Persen, PKS: Setidaknya Empat Persen

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 06:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya pemikiran lain soal dorongan agar presidential threshold (PT) menjadi nol persen. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, bahkan tidak sepakat jika PT menjadi nol persen.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII ini, keberadaan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

"Kalau presidential threshold nol persen, saya tidak sepakat yah. Setidak-tidaknya mungkin harus disamakan dengan parliamentary threshold yaitu sebesar empat persen, atau paling tinggi di angka sepuluh persen," ujar Ahmad Syaikhu, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (24/12).


Meski demikian, mantan Walikota Bekasi periode 2013-2018 tersebut juga menyatakan, PT 20 persen juga tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Karena PT 20 persen kerap memunculkan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memicu polarisasi di masyarakat.

"Dan jika seperti itu, potensi polarisasi rakyat dalam Pilpres sangat besar. Dan akibatnya, sudah kita ketahui bersama dalam pilpres-pilpres sebelumnya," demikian Ahmad Syaikhu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya