Berita

Ilustrasi

Bisnis

Denny NJA: Bisa Jadi Ahok Menunggangi Ancaman Mogok

JUMAT, 24 DESEMBER 2021 | 22:04 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok  Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) patut dipertanyakan.

Sejak awal apa yang disebut Ahok sebagai rencana pemotongan gaji karyawan di perusahaan minyak plat merah itu tidak benar.

Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).


Karyawan yang memilih skema WFH dengan sendirinya tidak akan menerima komponen biaya transportasi dalam struktur gaji yang mereka terima.

Penjelasan senada juga telah disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Namun, Ahok kembali buka suara dan mengatakan bahwa pemotongan gaji karyawan dibatalkan karena ada ancaman mogok FSPPB pada tanggal 29 Desember hingga 7 Januari mendatang. Keputusan itu menurut Ahok diambil setelah pertemuan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.  

“Pernyataan Ahok ini menimbulkan spekulasi baru bahwa dirinya bisa jadi menunggangi ancaman mogok tersebut. Pernyataan-pernyataan Ahok yang tidak berdasarkan itu bisa menciptakan image jelek mengenai Pertamina,” ujar konsultan komunikasi publik, Denny NJA, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 24/12).

Direktur Front Page itu menambahkan, Menteri Negara BUMN Erick Thohir perlu turun tangan untuk merapikan dan menertibkan pola komunikasi korporasi di Pertamina.

“Jangan sampai, kerja keras Direksi Pertamina selama ini dirusak oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan,” demikian Denny NJA.   

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya