Premium dan Pertalite Dihapus, Pimpinan Komisi VII DPR: Kasih Insentif Biar Tidak Ada Gejolak

Agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, Pimpinan Komisi VII DPR RI berharap rencana penghapusan bakan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dilakukan bertahap.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN, Eddy Soeparno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (24/12).

"Kami pesan kepada Pertamina, jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap," ujar Eddy Soeparno.

Selain itu, Sekjen DPP PAN ini juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat seiring penghapusan BBM jenis premium dan pertalite.

Ini antara lain agar masyarakat mulai tergerak beralih ke bahan bakar yang lebih tinggi oktannya, sebagaimana maksud penghapusan jenis premium dan pertalite tersebut.

"Berikan insentif kepada masyarakat, agar masyarakat tergerak untuk menggunakan bahan bakar yang lebih tinggi," kata Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, Komisi VII DPR RI sejak awal sudah membahas mengenai program penghapusan BBM jenis premium dan pertalite. Premium dan pertalite, kata Eddy, khususnya premium memang perlu dilakukan penghapusan secara progresif, namun tidak sekaligus.

Sebab, kata dia, penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi memang sebuah keniscayaan karena para produsen mobil sudah mulai menggunakan bahan bakar oktan tinggi.

"Nah, yang harus dilakukan supaya tidak menimbulkan gejolak perubahannya itu, pengurangannya dari pasar harus dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan kehilangan atau kekurangan premium di pasar," tuturnya.

Eddy menyatakan, pihaknya sudah melihat di beberapa tempat baik itu di pulau Jawa maupun Sumatera sudah tidak lagi memiliki premium, dan ternyata tidak ada gejolak.

"Di lain tempat, Pertamina memberikan insentif harga, sehingga selisih harga antara premium dan pertalite itu tidak terlalu jauh," pungkasnya.