Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina/Net
Gejolak internal PT Pertamina (Persero) Tbk membuat Kementerian Ketenagakerjaan turun tangan.
Baru-baru ini, Kemnaker mempertemukan Manajemen PT Pertamina (Persero) Tbk. dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang sebelumnya mengancam melakukan mogok kerja.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, dinamika hubungan industrial di PT Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021 mendatang.
"Kemnaker memfasilitasi audiensi kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta Presiden FSPPB dan tim," kata Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/12).
Audiensi tersebut, kata dia, menemukan sejumlah titik persoalan. Pertama, perlunya peningkatan konsultasi dan komunikasi antarpihak,
salary increase atau kenaikan upah antarpihak.
"Kedua belah pihak juga harus mencermati insentif sesuai dengan
content PKB, serta penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenangannya dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Kemnaker menyarankan untuk digelar pertemuan lanjutan usai perayaan natal dan sebelum tahun baru.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebelumnya mengancam akan melakukan mogok kerja pada Rabu (29/12) mendatang.
Dalam surat bernomor 113/FSPPB/XII/2021-TH% itu, dijelaskan bahwa aksi mogok yang rencananya akan diakhiri pada Jumat 7 Januari 2022 itu didasari oleh belum dipenuhinya tuntutan mereka yang ingin Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dicopot.
