Plt Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/Net
Indeks integritas nasional berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampaui dari skor target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, KPK telah merilis indeks integritas nasional 2021 yang diukur melalui SPI.
Indeks integritas nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.
"Dari survei tersebut diperoleh indeks integritas nasional SPI dengan skor 72,43 dari target tahun 2021 yaitu skor 70 sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, dengan rentang indeks paling rendah 42,01 dan paling tinggi 91,72," ujar Ipi kepada wartawan, Kamis (23/12).
Dalam SPI ini kata Ipi, terdapat tujuh elemen yang dinilai. Yaitu, pengelolaan pengadaan barang dan jasa; integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; transparansi; perdagangan pengaruh (trading in influence); pengelolaan sumber daya manusia; dan sosialisasi antikorupsi.
"Berdasarkan hasil SPI, risiko korupsi masih ditemukan menyebar di hampir seluruh instansi," kata Ipi.
Beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2021 yaitu, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan suap/gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi.
Selanjutnya, adanya intervensi atau trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling banyak terjadi di instansi pusat Kementerian/Lembaga.
Kemudian, risiko korupsi dalam promosi/mutasi atau jual beli jabatan banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten.
"Selain sebagai pemenuhan indikator pencegahan korupsi secara nasional, survei ini juga menjadi indikator instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri atau disebut PMPRB pada Kemenpan RB," jelas Ipi.
Seperti diketahui, SPI telah digagas KPK sejak 2007. Tahun ini KPK melakukan pengukuran terhadap 508 pemerintah kota/kabupaten, 34 pemerintah provinsi, dan 98 kementerian/lembaga, dengan total responden mencapai 255.010 orang.
Dari hasil survei tersebut, kemudian dihasilkan enam poin rekomendasi. Yaitu, meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan (misalnya optimalisasi teknologi, pengelolaan COI); memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi.
Selanjutnya, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal; penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan; peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan COI; dan pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi.
